Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KETUA DPR RI Puan Maharani menjadi pembicara dalam sidang paripurna pertama ‘The 30th Annual Congress of The Asia-Pasific Parliamentary Forum’ (APPF 30) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.
Pada kesempatan tersebut, Puan menekankan pentingnya ‘Diplomasi Parlemen’ untuk membantu penyelesaian berbagai masalah di kawasan Asia-Pasifik.
Puan menyatakan, pertemuan APFF menjadi momen penting di tengah dunia dalam kondisi kritis dan berada di persimpangan jalan.
“Kita hidup di tengah dunia yang terpolarisasi, di tengah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar dan di tengah kenaikan harga pangan dan energi,” ujar Puan saat mendapat giliran pertama menyampaikan ide gagasan DPR RI dalam hal mempromosikan ‘Diplomasi Parlemen’ untuk keamanan regional di hadapan delegasi APPF di Bangkok, Kamis (27/10).
Hadir anggota Majelis Nasional Thailand Kiat Sittheeamorn sebagai Ketua Sidang Pleno Pertama Bidang Politik dan Keamanan APPF ke-30 memandu sesi pertama sidang paripurna membahas persoalan politik dan keamanan.
Baca juga: DPR Suarakan agar APPF Menentang Keras Penggunaan Senjata Nuklir
Menurut politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu, tantangan-tantangan tersebut telah membawa ketidakpastian dan pesimisme di berbagai belahan dunia.
Meski begitu, Parlemen disebut Puan memiliki kesempatan paradigma baru yang menawarkan harapan dan solusi konkrit bahwa jika Parlemen bekerja sama maka bisa membuat perbedaan dalam berkontribusi untuk memecahkan krisis multidimensi.
Puan mengusulkan, Parlemen Asia-Pasifik dalam membawa paradigma baru dinilai perlu mengambil beberapa langkah.
Langkah pertama, dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Konvensi PBB Tentang Hukum Laut dan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara.
Kedua, perlu dibangun kepercayaan antar negara sebagai landasan kerjasama internasional. Mengingat, kepercayaan akan memungkinkan untuk mengubah persaingan menjadi kerjasama dan kolaborasi.
Puan menegaskan, Parlemen harus dapat menunjukkan untuk mengesampingkan perbedaan pendapat antar negara. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.
”Pilihan ada di tangan kita, sebagai pengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil jalan yang memperlebar perpecahan antar bangsa atau apakah kita fokus pada jalan yang mengarah pada kolaborasi,” tandas Puan.
Puan menilai, Parlemen Asia-Pasifik perlu memupuk kebiasaan dialog, konsultasi dan diplomasi. Selain itu, menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan keamanan yang berbeda.
Keempat, perlu diperkuat komitmen kerj asama internasional karena masalah global membutuhkan solusi global sehingga perlu didorong kolaborasi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia. Langkah selanjutnya, membangun kerja sama regional secara multilateralisme.
“Adakalanya, diplomasi pemerintah menemui jalan buntu. Maka, karakter 'Diplomasi Parlemen' yang fleksibel menawarkan solusi alternatif dalam mengedepankan solusi kreatif untuk masalah keamanan regional. Parlemen harus selalu mempromosikan ‘budaya damai dan toleransi’ disaat ketegangan geopolitik meningkat," paparnya.
"'Diplomasi Parlemen' harus melengkapi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum. Mari kita bekerja sama menciptakan ‘paradigma baru’ perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik,” tutup Puan. (RO/OL-09)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Polisi menyebut pelaku, Vance Luther Boelter, 57, masih buron dan diyakini menyamar sebagai aparat kepolisian saat melakukan aksinya.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
PPP memang harus kembali masuk parlemen karena untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi sejak mengikuti kontestasi pemilihan legislatif saat Orde Baru.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel.
Forum PUIC ke-19 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' yang memuat resolusi yang harus diadopsi seluruh parlemen negara OKI atau anggota PUIC.
KOMISIONER Perluasan Uni Eropa, Marta Kos, menyatakan Uni Eropa prihatin mendalam atas gangguan dan kekerasan yang terjadi di parlemen Serbia, pada Rabu (5/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved