Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
GUGUS Tugas Konflik Rusia-Ukraina menggelar pertemuan keenam di Kigali, Rwanda. Pertemuan tersebut dihadiri delapan anggotanya, termasuk dari Indonesia Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.
Di pertemuan keenam Gugus yang bernama 'the IPU Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine' itu dibahas empat agenda, yaitu laporan terakhir pertemuan kelima Gugus, update perkembangan konflik, audiensi Delegasi Rusia dan Ukraina, dan rencana agenda Gugus ke depan.
Fadli Zon, anggota Task Force yang mewakili Grup Asia dan Pasifik di 'Inter-Parliamentary Union' (IPU) menginformasikan upaya DPR untuk mengajak Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama dan berdialog pada Sidang P20.
“Kami di P20 pada 6 dan 7 Oktober minggu lalu berhasil mengundang Delegasi Parlemen Rusia dan Ukraina. Keduanya duduk bersama-sama di satu forum. Kami mencoba merumuskan di P20 sebuah pernyataan bersama yang pada akhirnya tak dapat disepakati karena masih terdapat perbedaan cara pandang terkait perang di Ukraina,” ujar Fadli Zon dalam keterangan persnya.
Lebih lanjut, Fadli menekankan ihwal kesiapan pihak Parlemen Rusia untuk berdialog dengan Parlemen Ukraina.
“Pihak Rusia menyampaikan kepada kami kesiapannya untuk berdialog,” sambungnya. Pada sisi lain, Fadli mengingatkan peran Gugus ke depan. “Apa selanjutnya yang akan dilakukan Gugus Tugas ini/” tanya dia sembari mengingatkan bahwa jika perang berkepanjangan maka penderitan rakyat terus berlanjut.
Baca juga : AS Janjikan Bantuan Senjata Hingga US$725 Juta ke Ukraina
Terkait apa yang disampaikan pihak Rusia dan Ukraina di pertemuan keenam Gugus itu, politisi Gerindra tersebut menyampaikan bahwa hasil pertemuan bersifat tertutup. Kendati demikian, sambungnya, secara prinsip ada beberapa hal yang dapat disampaikan ke publik.
“Rusia meminta kita agar melihat konflik dari dua sisi dan bersedia berdialog dengan Ukraina. Sementara pihak Ukraina mengecam keras serangan Rusia yang terus berlangsung dan melihat tidak ada itikad baik Rusia untuk berdamai,” terang dia.
Sementara terkait respon IPU task Force usai Rusia dan Ukraina menyampaikan pandangannya secara terpisah, kata Fadli, Gugus Tugas menekankan sejumlah hal penting antara lain komitmen untuk berupaya sebagai mediator yang dipercaya kedua pihak dan tetap melakukan aksi nyata meskipun kecil.
“Trilateral meeting perlu segera diselenggarakan setidaknya untuk meredakan situasi,” pungkas politisi Gerindra tersebut saat memberikan rekomendasi ke IPU Task Force.
Untuk diketahui, pembentukan IPU Task Force merupakan usulan Delegasi Indonesia ke dalam resolusi berjudul 'Peaceful Resolution of the war in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations And Territorial Integrity' yang diadopsi pada Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua pada 20-24 Maret 2022 lalu. (RO/OL-7)
KONDISI geopolitik global, khususnya perang Iran-Israel, bisa berdampak negatif pada persepsi keamanan kawasan Asia, termasuk Indonesia. Hal itu disorot dala Rakernas ASITA 2025
Seluruh negara di dunia diminta untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel.
PRESIDEN ASPEK Indonesia, Muhammad Rusdi, menyatakan gerakan dan perjuangan buruh Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan, dan perjuangan buruh dan rakyat dunia.
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
PEMERINTAH Tiongkok mengimbau warganya menghindari zona konflik dan tidak terlibat dalam perang di Ukraina dalam bentuk apa pun.
Hampir semua 2,4 juta anak yang tinggal di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza terkena imbas perang.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved