Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKRETARIS ekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyeru masyarakat internasional untuk bertindak cepat guna membantu Pakistan yang dilanda banjir, serta untuk menangani kehancuran yang disebabkan oleh hujan lebat.
Dalam kunjungan selama dua hari ke Pakistan, Guterres terbang ke Distrik Sukkur di Provinsi Sindh, di mana ia diberi pengarahan tentang kerusakan dan upaya pertolongan dan penyelamatan oleh Ketua Menteri Syed Murad Ali Shah, menurut laporan televisi pemerintah Pakistan.
Kemudian, dia terbang ke Osta Mohammad, kota lain yang dilanda banjir di Provinsi Balochistan, bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari, untuk bertemu dengan para korban banjir.
"Ini bukan soal kedermawanan, tetapi soal keadilan," kata pejabat tinggi PBB itu dalam siaran langsungnya, Sabtu.
Musim muson di Pakistan, seperti di negara-negara lain di kawasan ini, biasanya mengakibatkan hujan lebat, tetapi tahun ini merupakan musim terbasah sejak 1961.
Hujan deras dan gletser yang mencair, diikuti oleh banjir yang mengamuk, menenggelamkan sepertiga wilayah negara itu.
Sejak pertengahan Juni, hujan dengan intensitas sepuluh kali lebih tinggi daripada biasanya dan banjir bandang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.
Bencana itu juga menghanyutkan ratusan ribu rumah, jembatan, jalan, dan bangunan di seluruh negeri, yang sudah bergulat dengan gejolak politik dan ekonomi.
Lebih dari 33 juta dari sekitar 220 juta penduduk Pakistan telah terdampak oleh banjir yang mengamuk, menyebabkan kerugian sekitar 30 miliar dolar AS (Rp445,01 triliun) dalam bentuk kerusakan infrastruktur, menurut perkiraan pemerintah.
Pada Jumat (9/9), Sekjen PBB juga berjanji untuk membantu Pakistan dalam penyelenggaraan konferensi penggalangan dana setelah Islamabad menyelesaikan penilaian tentang kebutuhan dan kerusakan akibat banjir.
Baca juga: Rela Terendam Demi Menjaga Ternak dan Harta Tersisa
Ia menekankan bahwa Islamabad membutuhkan "dukungan keuangan internasional yang besar" untuk menangani kehancuran yang disebabkan oleh banjir yang mengamuk.
"Kami dalam solidaritas penuh dengan Pakistan. Kami meyakinkan Anda bahwa kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk Anda," tambahnya.
Bencana Perubahan Iklim
Sekjen PBB menegaskan kembali bahwa Pakistan dan "titik-titik panas" bencana perubahan iklim lainnya merupakan harga yang harus dibayar untuk emisi gas rumah kaca dari negara-negara besar.
Dia menekankan bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca, harus bertindak "segera" untuk membantu "titik panas" seperti Pakistan, yang telah bersiap menghadapi tantangan masa depan akibat perubahan iklim.
Pakistan mengeluarkan kurang dari 1 persen gas rumah kaca, tetapi berada di garis depan krisis iklim yang disebabkan oleh manusia.
"Kita harus mengakui fakta bahwa kita hidup di dunia dengan perubahan iklim, (dan) kita harus bertindak sekarang," kata Guterres.
Dia mengatakan masyarakat internasional harus menyadari konsekuensi serius dari emisi gas rumah kaca, karena alam merespons dengan bencana.
Guterres mengatakan bahwa masalah gas rumah kaca telah mempercepat perubahan iklim dan negara-negara dengan jejak emisi rumah kaca yang lebih besar perlu memahami masalah ini.(Ant/OL-4)
Abdul Muhari pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Rusaknya ekosistem hulu DAS Citarum secara signifikan meningkatkan bencana banjir di daerah-daerah di sekitar wilayah Bandung, terutama di Bandung Selatan.
Hingga Rabu, (21/5) para korban banjir Grobogan telah lima hari menginap di pengungsian. Mereka mengungsi di Gedung Olahraga (GOR) GOR Tanggirejo.
Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah serius dalam melakukan penanganan banjir Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian dan Lembaga.
Sebagai respons terhadap bencana tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi para korban bencana banjir.
Cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan deras hingga banjir tersebut mengakibatkan 768 gardu distribusi terdampak, sehingga terpaksa dipadamkan sementara demi keselamatan warga.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved