Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS ekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyeru masyarakat internasional untuk bertindak cepat guna membantu Pakistan yang dilanda banjir, serta untuk menangani kehancuran yang disebabkan oleh hujan lebat.
Dalam kunjungan selama dua hari ke Pakistan, Guterres terbang ke Distrik Sukkur di Provinsi Sindh, di mana ia diberi pengarahan tentang kerusakan dan upaya pertolongan dan penyelamatan oleh Ketua Menteri Syed Murad Ali Shah, menurut laporan televisi pemerintah Pakistan.
Kemudian, dia terbang ke Osta Mohammad, kota lain yang dilanda banjir di Provinsi Balochistan, bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari, untuk bertemu dengan para korban banjir.
"Ini bukan soal kedermawanan, tetapi soal keadilan," kata pejabat tinggi PBB itu dalam siaran langsungnya, Sabtu.
Musim muson di Pakistan, seperti di negara-negara lain di kawasan ini, biasanya mengakibatkan hujan lebat, tetapi tahun ini merupakan musim terbasah sejak 1961.
Hujan deras dan gletser yang mencair, diikuti oleh banjir yang mengamuk, menenggelamkan sepertiga wilayah negara itu.
Sejak pertengahan Juni, hujan dengan intensitas sepuluh kali lebih tinggi daripada biasanya dan banjir bandang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.
Bencana itu juga menghanyutkan ratusan ribu rumah, jembatan, jalan, dan bangunan di seluruh negeri, yang sudah bergulat dengan gejolak politik dan ekonomi.
Lebih dari 33 juta dari sekitar 220 juta penduduk Pakistan telah terdampak oleh banjir yang mengamuk, menyebabkan kerugian sekitar 30 miliar dolar AS (Rp445,01 triliun) dalam bentuk kerusakan infrastruktur, menurut perkiraan pemerintah.
Pada Jumat (9/9), Sekjen PBB juga berjanji untuk membantu Pakistan dalam penyelenggaraan konferensi penggalangan dana setelah Islamabad menyelesaikan penilaian tentang kebutuhan dan kerusakan akibat banjir.
Baca juga: Rela Terendam Demi Menjaga Ternak dan Harta Tersisa
Ia menekankan bahwa Islamabad membutuhkan "dukungan keuangan internasional yang besar" untuk menangani kehancuran yang disebabkan oleh banjir yang mengamuk.
"Kami dalam solidaritas penuh dengan Pakistan. Kami meyakinkan Anda bahwa kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk Anda," tambahnya.
Bencana Perubahan Iklim
Sekjen PBB menegaskan kembali bahwa Pakistan dan "titik-titik panas" bencana perubahan iklim lainnya merupakan harga yang harus dibayar untuk emisi gas rumah kaca dari negara-negara besar.
Dia menekankan bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca, harus bertindak "segera" untuk membantu "titik panas" seperti Pakistan, yang telah bersiap menghadapi tantangan masa depan akibat perubahan iklim.
Pakistan mengeluarkan kurang dari 1 persen gas rumah kaca, tetapi berada di garis depan krisis iklim yang disebabkan oleh manusia.
"Kita harus mengakui fakta bahwa kita hidup di dunia dengan perubahan iklim, (dan) kita harus bertindak sekarang," kata Guterres.
Dia mengatakan masyarakat internasional harus menyadari konsekuensi serius dari emisi gas rumah kaca, karena alam merespons dengan bencana.
Guterres mengatakan bahwa masalah gas rumah kaca telah mempercepat perubahan iklim dan negara-negara dengan jejak emisi rumah kaca yang lebih besar perlu memahami masalah ini.(Ant/OL-4)
Bencana yang terjadi dengan demikian bukan sarana memecah belah umat, apalagi provokasi gerakan-gerakan antikeindonesiaan.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
GERAKAN Pemuda (GP) Ansor kembali mendistribusikan bantuan terhadap korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Melania Trump akan mencetak sejarah sebagai Ibu Negara AS pertama yang memimpin sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Maret 2026.
Kehadiran Melania Trump di kursi pimpinan merupakan bagian dari hak AS yang tengah memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan harapan adanya deeskalasi menjelang putaran perundingan nuklir lanjutan antara Amerika Serikat - Iran di Jenewa, Swis.
Menteri Luar Negeri Venezuela menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS. Simak perkembangan terbaru pasca-kudeta Januari 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Indonesia resmi memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Simak agenda strategis RI, mulai dari hak pangan anak hingga isu Palestina dan Ukraina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved