Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG penyelidik PBB dengan tegas meminta maaf pada Kamis (4/8) karena menggunakan istilah lobi Yahudi. Ini memicu tuduhan antisemitisme Israel dan menyerukan pengunduran dirinya.
Miloon Kothari, salah satu dari tiga anggota Komisi Penyelidikan PBB (COI) yang menyelidiki pelanggaran hak di Israel dan wilayah Palestina, memicu kemarahan setelah wawancara dengan publikasi online Mondoweiss, yang keluar pada 25 Juli. Ditanya tentang kritik negara-negara anggota terhadap komisi tersebut, Kothari menunjuk pada upaya yang lebih luas untuk melemahkan penyelidikan.
"Kami sangat kecewa dengan media sosial yang sebagian besar dikendalikan oleh lobi Yahudi atau LSM tertentu. Banyak uang yang dicurahkan untuk mencoba mendiskreditkan kami," katanya.
Baca juga: Blokade Israel Berkepanjangan Berpotensi Tutup Pembangkit Listrik Gaza
Kothari meminta maaf dalam surat kepada Federico Villegas, presiden Dewan Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan COI.
"Saya ingin dengan tulus mengungkapkan penyesalan saya dan dengan tegas meminta maaf karena menggunakan kata-kata lobi Yahudi. Pelanggaran yang saya sebabkan dengan menggunakan kata-kata ini sangat membuat saya tertekan," katanya.
Dalam surat yang diterbitkan secara online oleh PBB, Kothari mengatakan dia sangat serius, "Kekhawatiran bahwa kata-kata saya dianggap dan dialami sebagai antisemitisme. Niat saya mengecam serangan pribadi tanpa henti dan pedas terhadap anggota komisi di media sosial dan beberapa publikasi yang diluncurkan untuk mendelegitimasi dan merusak pekerjaannya," katanya.
"Benar-benar salah bagi saya untuk menggambarkan media sosial sebagai sebagian besar dikendalikan oleh lobi Yahudi. Pilihan kata ini tidak benar, tidak pantas, dan tidak sensitif."
Baca juga: Israel Tuntut Penyelidik PBB Mundur karena Dituding Antisemitisme
Meirav Eilon Shahar, duta besar Israel di Jenewa, menulis kepada Villegas untuk memprotes komentar keterlaluan Kothari, termasuk beberapa yang terbukti antisemitisme. Beberapa duta besar, termasuk dari Inggris dan Amerika Serikat, juga mentweet kemarahan mereka. (AFP/OL-14)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
Aparat dan media Australia melaporkan keduanya diduga berbaiat kepada ISIS, sehingga insiden tersebut ditetapkan sebagai aksi terorisme.
ALASAN utama di balik desakan AS melarang aplikasi media sosial TikTok yaitu terkait citra Israel, bukan karena ketakutan akan infiltrasi Tiongkok.
Serangan Mordechai Brafman dikaitkan dengan sentimen anti-Arab yang berkembang di AS. Ini dipicu oleh kebencian dan indoktrinasi anti-Palestina dalam komunitas pro-Israel di AS.
PENGADILAN Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Juru bicara Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden mendukung kebebasan berekspresi di kampus-kampus, menyusul semakin meluasnya aksi protes mahasiswa pro-Palestina.
Unjuk rasa ini, antara lain diikuti komunitas Yahudi yang mendesak gencatan senjata segera di Gaza.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved