Rakyat Palestina Anggap Bantuan Ekonomi AS tidak Gantikan Kemerdekaan

MENJELANG kunjungan pertama Joe Biden ke Jerusalem sebagai presiden AS, duta besar Washington mengatakan timnya akan 'memukul meja' untuk menekan pejabat Israel agar membuat konsesi kepada Palestina. Namun duta besar Thomas Nides memastikan Palestina memiliki akses ke manfaat ekonomi seperti internet 4G dan tidak membuang kekuatan diplomatik Amerika untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang hampir mati sejak 2014.

Tur Timur Tengah pertama Biden sejak memasuki Gedung Putih tahun lalu dimulai di Israel pada Rabu (13/7). Dia diperkirakan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Jumat (15/70 di Betlehem, di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Hubungan AS-Palestina telah meningkat di bawah Biden, setelah mencapai titik terendah sepanjang masa di bawah pendahulunya Donald Trump sebagai pendukung setia Israel. Seiring dengan prospek internet yang lebih cepat, kunjungan itu juga dapat melihat AS memulihkan dana untuk rumah sakit di Jerusalem timur yang dicaplok Israel. Rumah sakit itu secara historis melayani warga Palestina.

Namun beberapa orang Palestina mengatakan mereka lelah dengan diplomasi AS yang, menurut mereka, menekankan manfaat ekonomi di atas isu-isu inti dari konflik tujuh dekade. "Akan menyenangkan memiliki 4G," kata Mohammed Mostafa, mantan wakil perdana menteri Otoritas Palestina dan mantan kepala eksekutif Paltel, operator telekomunikasi terbesar di wilayah Palestina. 

"Namun itu jelas bukan pengganti untuk memecahkan masalah yang lebih besar seperti Jerusalem, kedaulatan, atau kebebasan," katanya kepada AFP. "Israel berpikir orang akan melupakan gambaran yang lebih besar," tambahnya.

Harapan Hamas

Janji 4G, yang disoroti oleh Duta Besar Nides dalam sebuah wawancara dengan Times of Israel, akan menawarkan dorongan langsung bagi bisnis Palestina, kata Mostafa. Warga Palestina saat ini terpaksa membeli kartu SIM Israel atau berjuang dengan koneksi 3G yang lebih lambat.

"Operator Israel memiliki bagian penting dari telekomunikasi Palestina dan pasar broadband," kata Mostafa. "Ini akan menjadi kesempatan untuk membawa itu kembali ke perusahaan Palestina."

Namun, "Israel berpikir, 'Kami akan memberi Anda 4G sehingga Anda akan diam tentang hal-hal lain,'" tambah Mostafa. "Kami tertarik, tetapi kami juga menginginkan hal-hal yang lebih besar."

Ditanya tentang harapan dari kunjungan Biden, pejabat Hamas Basem Naim mengatakan, "Tidak ada." Yair Lapid, pengganti Bennett sebagai perdana menteri Israel dan seorang sentris, mendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina.

Namun dia hanya menjabat sebagai pemimpin sementara menjelang pemilihan pada November. Karena itu ia dipandang memiliki sedikit ruang untuk meluncurkan inisiatif perdamaian yang berani.

Baca juga: Kedubes AS di Jerusalem pada Tanah Palestina yang Direbut Israel

Ketika Lapid mengunjungi Paris pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, "Tidak ada alternatif untuk memulai kembali dialog politik antara Israel dan Palestina." Pejabat senior Israel mengatakan kepada AFP bahwa Lapid terbuka untuk bertemu dengan Abbas, tetapi tidak untuk meluncurkan inisiatif perdamaian baru untuk saat ini.

Pendudukan

Dalam satu opini di Washington Post pada akhir pekan, Biden menegaskan bahwa pemerintahannya telah memulihkan sekitar US$500 juta untuk mendukung Palestina, setelah Trump memangkas pendanaan. Otoritas Israel berjanji mengibarkan lautan bendera untuk menyambut Biden di Jerusalem. Ada beberapa tanda antisipasi seremonial di Tepi Barat.

Bagi Sam Bahour, seorang pengusaha Palestina-Amerika terkemuka di Tepi Barat, sikap apatis tentang kunjungan Biden melampaui fluktuasi terbaru dalam pemerintahan Israel. "Pemerintahan Biden telah jatuh ke jebakan Israel. Jebakan itu memecah-belah semua hak Palestina di bawah hukum internasional dan kemudian menggunakannya sebagai kartu remi seolah-olah mereka memberikan konsesi kembali kepada Palestina," katanya.

Mendukung inisiatif Israel di Tepi Barat hanyalah, "Melemparkan uang ke pendudukan." Bahour mengatakan orang Palestina dapat mengelola dengan internet yang lebih lambat, tetapi bukan tanpa status kenegaraan.

"Kami tidak membutuhkan 4G," katanya. "Kami membutuhkan generasi keempat Palestina untuk tidak hidup di bawah pendudukan militer." (AFP/OL-14)