Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pengadilan junta Myanmar memvonis Aung San Suu Kyi lima tahun penjara atas kasus korupsi pada Rabu. Dalam kasus tersebut, Suu Kyi dituduh menerima suap sebesar US$600.000 dan 11,4kg emas dari mantan kepala menteri Yangon Phyo Min Thein.
Tim hukumnya telah menolak tuduhan itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Sementara, kelompok hak asasi menggambarkannya sebagai upaya yang jelas untuk menyingkirkan Aung San Suu Kyi sebagai ancaman politik.
Tidak diketahui di mana Suu Kyi ditahan. Dia tidak terlihat di depan umum sejak kudeta. Persidangan pun telah berlangsung secara tertutup di pengadilan, dengan perwakilan hukumnya dilarang berbicara kepada media.
Mantan pemimpin Myanmar itu telah ditahan sejak kudeta militer pada Februari tahun lalu yang menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik dan konflik yang meningkat. Sejak itu, dia telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran, mulai dari kecurangan pemilu hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Negara.
Kudeta telah memicu aksi protes dan kerusuhan yang meluas. Menurut kelompok pemantau lokal, tindakan keras itu telah menyebabkan lebih dari 1.700 warga sipil tewas dan sekitar 13.000 orang ditangkap.
Analis independen Myanmar David Mathieson mengatakan junta menggunakan kasus kriminal untuk membuat Suu Kyi tidak relevan secara politik. "Ini hanyalah langkah kotor lainnya dalam memperkuat kudeta. Ini murni bermotivasi politik," katanya kepada AFP. (The Guardian/AFP/OL-12)
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen dirinya untuk menghadapi para koruptor. Kepala negara bahkan menegaskan tidak akan mundur dan tidak takut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved