Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Pengadilan junta Myanmar memvonis Aung San Suu Kyi lima tahun penjara atas kasus korupsi pada Rabu. Dalam kasus tersebut, Suu Kyi dituduh menerima suap sebesar US$600.000 dan 11,4kg emas dari mantan kepala menteri Yangon Phyo Min Thein.
Tim hukumnya telah menolak tuduhan itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Sementara, kelompok hak asasi menggambarkannya sebagai upaya yang jelas untuk menyingkirkan Aung San Suu Kyi sebagai ancaman politik.
Tidak diketahui di mana Suu Kyi ditahan. Dia tidak terlihat di depan umum sejak kudeta. Persidangan pun telah berlangsung secara tertutup di pengadilan, dengan perwakilan hukumnya dilarang berbicara kepada media.
Mantan pemimpin Myanmar itu telah ditahan sejak kudeta militer pada Februari tahun lalu yang menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik dan konflik yang meningkat. Sejak itu, dia telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran, mulai dari kecurangan pemilu hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Negara.
Kudeta telah memicu aksi protes dan kerusuhan yang meluas. Menurut kelompok pemantau lokal, tindakan keras itu telah menyebabkan lebih dari 1.700 warga sipil tewas dan sekitar 13.000 orang ditangkap.
Analis independen Myanmar David Mathieson mengatakan junta menggunakan kasus kriminal untuk membuat Suu Kyi tidak relevan secara politik. "Ini hanyalah langkah kotor lainnya dalam memperkuat kudeta. Ini murni bermotivasi politik," katanya kepada AFP. (The Guardian/AFP/OL-12)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved