Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Pengadilan junta Myanmar memvonis Aung San Suu Kyi lima tahun penjara atas kasus korupsi pada Rabu. Dalam kasus tersebut, Suu Kyi dituduh menerima suap sebesar US$600.000 dan 11,4kg emas dari mantan kepala menteri Yangon Phyo Min Thein.
Tim hukumnya telah menolak tuduhan itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Sementara, kelompok hak asasi menggambarkannya sebagai upaya yang jelas untuk menyingkirkan Aung San Suu Kyi sebagai ancaman politik.
Tidak diketahui di mana Suu Kyi ditahan. Dia tidak terlihat di depan umum sejak kudeta. Persidangan pun telah berlangsung secara tertutup di pengadilan, dengan perwakilan hukumnya dilarang berbicara kepada media.
Mantan pemimpin Myanmar itu telah ditahan sejak kudeta militer pada Februari tahun lalu yang menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik dan konflik yang meningkat. Sejak itu, dia telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran, mulai dari kecurangan pemilu hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Negara.
Kudeta telah memicu aksi protes dan kerusuhan yang meluas. Menurut kelompok pemantau lokal, tindakan keras itu telah menyebabkan lebih dari 1.700 warga sipil tewas dan sekitar 13.000 orang ditangkap.
Analis independen Myanmar David Mathieson mengatakan junta menggunakan kasus kriminal untuk membuat Suu Kyi tidak relevan secara politik. "Ini hanyalah langkah kotor lainnya dalam memperkuat kudeta. Ini murni bermotivasi politik," katanya kepada AFP. (The Guardian/AFP/OL-12)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved