Invasi Rusia ke Ukraina mengancam keamanan regional India. Hal itu disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Senin selama perjalanannya ke New Delhi.
Ursula von der Leyen adalah diplomat Barat terbaru yang berkunjung untuk menekan India, yang mendapatkan sebagian besar senjatanya dari Rusia, atas sikap netralnya terhadap konflik di Ukraina.
Baik Uni Eropa maupun India menghadapi tantangan dari kebangkitan Tiongkok. Von der Leyen pun mengangkat momok kemitraan Beijing dengan Moskow untuk memperingatkan perang memiliki konsekuensi lebih jauh dari Eropa.
"Hasil perang tidak hanya akan menentukan masa depan Eropa tetapi juga sangat mempengaruhi kawasan Indo-Pasifik," katanya kepada audiensi di Raisina Dialogue, sebuah konferensi geopolitik tahunan di New Delhi.
"Rusia dan Tiongkok telah membentuk pakta yang tampaknya tidak terkendali. Mereka telah menyatakan bahwa persahabatan di antara mereka tidak memiliki batas. Apa yang bisa kita harapkan dari hubungan internasional baru yang diminta oleh keduanya?" katanya.
Perjalanan Von der Leyen ke New Delhi menyusul beberapa tawaran baru-baru ini dari tamu-tamu diplomatik terkemuka yang berusaha memikat India agar menjauh dari Rusia.
Perdana Menteri Narendra Modi menjamu mitranya dari Inggris Boris Johnson pekan lalu. Keduanya mengumumkan kemitraan pertahanan dan keamanan yang baru.
Von der Leyen mengatakan UE fokus pada penguatan hubungannya sendiri dengan India selama dekade mendatang setelah meluncurkan dewan khusus baru untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan teknologi.
Dalam pernyataan bersama, India dan Komisi Eropa itu setuju bahwa perubahan cepat dalam lingkungan geopolitik menyoroti perlunya keterlibatan strategis bersama yang mendalam.
India dan Uni Eropa tahun lalu sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tentang perjanjian perdagangan bebas yang telah macet sejak 2013 atas masalah-masalah seperti perlindungan paten dan pengurangan tarif.
"Uni Eropa adalah mitra dagang terpenting ketiga India, tetapi kami dapat melakukan lebih banyak lagi," kata von der Leyen. (AFP/OL-12)
