G20 Hasilkan Kerangka Kerja Umum Keberlanjutan Utang

G20 disebut telah menghasikan kerangka kerja umum dan analisa keberlanjutan utang. Nantinya, itu dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan restrukturisasi utang bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Kamis (21/4) dini hari.

"Kerangka umum ini dapat digunakan sebagai platform untuk restrukturisasi utang yang jauh lebih tepat waktu, efektif, dan dapat diprediksi untuk semua negara berpenghasilan rendah atau negara berkembang yang saat ini juga menghadapi implikasi dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Saya pikir ini akan menjadi sangat kritis," jelasnya.

Baca juga: G20 Sambut Baik Rencana AS Lakukan KTT Pangan

Langkah itu diambil sebagai respons atas terjadinya peningkatan utang yang cukup tinggi di sejumlah negara akibat pandemi covid-19 dan diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. Salah satu kasus nyata ialah yang terjadi pada Sri Lanka.

Negeri Ceylon itu diketahui mengalami gagal bayar utang senilai US$51 miliar yang dipinjam dari luar negeri. Salah satu kreditor terbesar Sri Lanka ialah Tiongkok dengan total utang diperkirakan mencapai US$8 miliar.

Sri Lanka telah meminta agar diberikan restrukturisasi utang. Namun permintaan itu ditolak Tiongkok dan menyebabkan beban utang Sri Lanka menjadi semakin besar.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam konteks serupa, G20 berpandangan perlu adanya mekanisme yang lebih kredibel, dapat diprediksi, dan tepat waktu.

"Penting bagi G20 untuk dapat memberikan kepastian sekaligus jalan keluar dengan cara yang paling efisien dan pasti dan cara yang kredibel. Maka ini akan menjadi isu yang akan dibahas lebih lanjut di G20," terangnya. (OL-1)