KAUM garis keras Hindu India memanfaatkan film baru yang meledak dan didukung oleh Perdana Menteri Narendra Modi tentang pelarian massal umat Hindu dari Kashmir 30 tahun lalu untuk membangkitkan kebencian terhadap minoritas Muslim.
Film The Kashmir Files, kata para kritikus, merupakan persembahan Bollywood terbaru--lebih terkenal dengan kisah cinta dengan lagu dan tariannya--yang mengangkat tema-tema dekat dengan agenda politik pemerintah nasionalis Hindu Modi.
Dirilis bulan lalu dan sudah menjadi salah satu dengan pendapatan kotor tertinggi di negara itu tahun ini, film itu menggambarkan secara rinci tentang ratusan ribu orang Hindu melarikan diri dari militan Muslim di Kashmir yang dikelola India pada 1989-1990.
Pihak berwenang memudahkan film bebas pajak itu untuk masuk di banyak negara bagian. Polisi dan lain-lain diberikan waktu untuk pergi menontonnya.
Sejumlah video yang dibagikan di media sosial dan diverifikasi sebagai asli oleh AFP telah menunjukkan orang-orang di bioskop menyerukan balas dendam dan agar umat Islam dibunuh. Satu klip menunjukkan Swami Jeetendranand, seorang biksu Hindu, memimpin kerumunan dalam nyanyian nasionalis dan anti-Muslim.
"Kami pikir kami aman, tetapi kami aman selama mereka tidak menyerang kami," cercanya. "(Muslim) tidak hanya berbahaya bagi India tetapi juga bagi seluruh dunia."
Fakta atau fiksi?
Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, terbelah antara India dan Pakistan sejak 1947, memiliki masa lalu yang berdarah. Tiga dekade pemberontakan--dengan dukungan Pakistan, menurut New Delhi--dan tanggapan keras oleh militer India telah menewaskan puluhan ribu orang, kebanyakan Muslim.
Sekitar 200.000 orang Hindu Kashmir--yang dikenal sebagai Pandit--melarikan diri setelah kekerasan dimulai pada akhir 1980-an. Hingga 219 orang mungkin telah terbunuh, menurut angka resmi.
Mengangkat genosida dan eksodus, sebagaimana kelompok-kelompok Hindu sayap kanan menyebutnya--menyamakannya dengan Holocaust--telah lama menjadi tema sentral Partai Bharatiya Janata Modi. Pada 2019, pemerintahannya--sering dituduh meminggirkan dan menjelek-jelekkan 200 juta Muslim India--mencabut otonomi parsial kawasan itu dan memberlakukan keamanan.
Namun Sanjay Kaw, seorang jurnalis Pandit Kashmir yang melarikan diri pada 1990-an, mengatakan film itu tidak menyinggung penganiayaan komunitas Muslim di kawasan itu sebelum atau sesudahnya. "Salah satu kerabat saya ditembak mati hampir 300 meter dari rumah kami," kata Kaw kepada AFP. "Film ini hanya berbicara tentang bagian eksodus dan hanya mengacu pada kegagalan negara tetapi bukan hal-hal yang menyebabkan situasi."
Agenda BJP
Sutradara film Vivek Agnihotri, yang mengaku sebagai penggemar Modi, mengatakan kepada AFP bahwa ia ingin memberikan, "Kehormatan kepada orang-orang yang telah terluka. Tidak ada yang bertanya kepada Steven Spielberg mengapa ada beberapa reaksi kekerasan terhadap Schindler's List," katanya. Ia merujuk pada film 1993 tentang Holocaust yang secara luas diakui akurat secara historis.
"Beri (orang) hak untuk bereaksi seperti yang mereka inginkan untuk bereaksi. Selama mereka tidak menyakiti siapa pun secara fisik, saya pikir tidak apa-apa," tambah Agnihotri.
Namun film itu, "Pasti memiliki agenda", kata pembuat film dokumenter Sanjay Kak, karena, "Sangat masuk ke dalam wacana Islamofobia saat ini di masyarakat kita."
"Saya pikir film itu membuat tujuan (BJP) itu cukup eksplisit yang pada dasarnya tentang menyiapkan Kashmir sebagai semacam kutub ideologis untuk visi mereka tentang kebangkitan India Hindu yang baru," katanya kepada AFP.
Modiwood
Modi membalas kritik tersebut. "Seluruh ekosistem sedang mencoba untuk membungkam orang yang membuat film dan mencoba untuk mengungkapkan kebenaran," katanya.
Negara demokrasi terbesar di dunia itu memiliki sejarah panjang dalam penyensoran film. Akan tetapi para pengkritik mengatakan industri ini mendapat tekanan yang meningkat untuk membuat film yang lebih sesuai dengan narasi BJP.
Pada 2019, hagiografi PM Narendra Modi tentang kisah hidup perdana menteri, bahkan terlalu berlebihan untuk Komisi Pemilihan yang menunda rilisnya hingga setelah pemungutan suara tahun itu. Pada tahun yang sama tayang Uri, film laris yang didasarkan pada serangan India pada 2016 terhadap militan di seluruh Pakistan yang menurut para kritikus juga dimainkan cepat dengan fakta.
