Ekstremis Hindu India Ganggu Perayaan Natal, Serangan kian Meningkat

KELOMPOK ekstremis Hindu dilaporkan berupaya menghalangi perayaan Natal di India. Para pakar dan pemantau hak asasi manusia memperingatkan lonjakan tajam serangan yang secara khusus menargetkan umat Kristen.

Kelompok vigilante sayap kanan disebut-sebut menyerbu sejumlah gereja, mengacaukan perayaan Natal, serta merusak dan menurunkan dekorasi Natal di berbagai negara bagian di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu tersebut.

Organisasi pemantau kebebasan beragama Open Doors mencatat sedikitnya 60 insiden gangguan terhadap pertemuan Natal maupun kebaktian gereja yang terjadi di berbagai wilayah India.

Baca juga : India Bekukan Rekening Amal Bunda Teresa

Satu video yang beredar luas dari negara bagian Odisha di India timur memperlihatkan sekelompok pria Hindu yang mengintimidasi para pedagang kaki lima yang menjual topi Santa Claus.

Dalam rekaman itu, para pria tersebut menegaskan bahwa penjualan barang-barang Kristen tidak diperbolehkan karena India merupakan Hindu rashtra atau negara Hindu, konsep yang secara implisit menyingkirkan komunitas minoritas Muslim dan Kristen.

"Sebagai umat Hindu, bagaimana kalian bisa melakukan ini?" kata mereka kepada para pedagang. 

Baca juga : Toko Natal Betlehem Tutup, Kota semakin Sepi, Dijepit Israel

"Cepatlah tutup barang dagangan kalian dan pergi dari sini. Jika kalian harus menjual sesuatu, juallah barang dagangan Dewa Jagannath," ucapnya 

Umat Kristen merupakan kelompok minoritas kecil di India, hanya sekitar 2% dari total populasi yang mencapai 1,4 miliar jiwa. Sementara itu, umat Hindu mencakup sekitar 80% penduduk dan umat Muslim sekitar 14%.

Vishwa Hindu Parishad (VHP), organisasi Hindu sayap kanan yang memiliki kedekatan ideologis dengan partai nasionalis Hindu yang berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), menyerukan agar komunitas Hindu tidak ikut merayakan Natal.

Surendra Gupta, sekretaris jenderal VHP, menulis dalam surat pada awal bulan ini bahwa partisipasi dalam perayaan agama lain dapat mengarah pada penerimaan sosial terhadap agama lain. Para pengkritik menilai pernyataan tersebut sebagai upaya membatasi kebebasan beragama.

Para pemimpin komunitas Kristen menyatakan bahwa insiden kekerasan dan intimidasi semakin sering terjadi.

Forum Kristen Bersatu melaporkan lebih dari 600 serangan terhadap umat Kristen di seluruh India sepanjang tahun ini. Rata-rata hampir dua kejadian per hari. 

Insiden tersebut mencakup serangan massa, penghinaan di ruang publik, gangguan terhadap ibadah gereja, serta perusakan rumah.

Kekhawatiran juga meningkat terkait penerapan undang-undang antikonversi yang secara resmi bertujuan mencegah perpindahan agama secara paksa. 

Namun, para ahli dan aktivis HAM menyebut hukum tersebut kerap disalahgunakan untuk menargetkan dan mengintimidasi umat Kristen serta kelompok minoritas agama lain.

Saat ini, sebanyak 12 negara bagian di India memberlakukan undang-undang antikonversi. Sepanjang tahun ini saja, tercatat 123 laporan pidana yang diajukan terhadap umat Kristen berdasarkan aturan tersebut.

Situasi paling tegang dilaporkan terjadi di negara bagian Madhya Pradesh, India tengah. Kelompok vigilante Hindu menyerang sejumlah gereja dan memicu bentrokan kekerasan.

Dalam insiden pada Senin, sekelompok orang yang dipimpin oleh Anju Bhargava, seorang pemimpin regional BJP, terekam video saat menyerbu gereja di kota Jabalpur dan melakukan kekerasan fisik terhadap seorang perempuan tunanetra.

Pekan sebelumnya, sekelompok ekstremis Hindu juga menyerbu gereja lain di kota yang sama, melemparkan kursi ke arah jemaat, serta menuduh para pendeta melakukan konversi paksa. 

Polisi menyatakan beberapa orang ditahan sehubungan dengan kejadian tersebut.

Awal bulan ini, anggota Parlemen Eropa bersama organisasi hak asasi manusia mengadakan pertemuan untuk membahas peningkatan signifikan dalam serangan yang secara khusus menyasar umat Kristen di India.

"Umat Kristen di India dihukum bukan karena kesalahan, tetapi hanya karena berkumpul, berdoa, atau membantu tetangga mereka," kata Tehmina Arora, direktur advokasi Asia untuk Alliance Defending Freedom International.

"Bahkan Mahkamah Agung India baru-baru ini mencatat bagaimana undang-undang antikonversi disalahgunakan untuk secara keliru menuntut orang Kristen," ujarnya kepada para anggota Parlemen Eropa.

Sementara itu, Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk menetapkan India sebagai negara yang menjadi perhatian khusus, dengan alasan pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beragama di negara tersebut. (The Telegraph/I-2)