Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
NAFIZA, perempuan Afghanistan yang berprofesi sebagai dosen, rutin menggunakan transportasi publik untuk pergi ke kampus. Namun pekan lalu, Taliban menghentikan angkutan umum yang ditumpanginya dengan tujuan menanyakan wali.
“Saya sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan rekan perempuan lainnya. Seorang pasukan Taliban menghentikan kendaraan kami dan menanyakan mahram (wali laki-laki). Lalu, kami bilang tidak ada," tutur Nafiza.
“Taliban menyuruh supir menurunkan di tempat kami dijemput dan memerintahkannya tidak membawa penumpang perempuan tanpa mahram. Kami harus berjalan selama setengah jam melintasi pos pemeriksaan, sebelum dapat menemukan taksi untuk pulang," imbuhnya.
Baca juga: Warga Afghanistan Jalani Ramadan di Bawah Pemerintah Taliban
Kondisi seperti ini mengulang kembali rezim Taliban pada 1990-an, yang menerapkan pembatasan terhadap aktivitas perempuan. Pemimpin Taliban, khususnya di Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, mengumumkan banyak pembatasan baru, tanpa menghiraukan kritik dan tekanan internasional.
Pada Desember 2021, Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan memberlakukan pembatasan pada perempuan. Kaum hawa dilarang keluar rumah lebih dari 72km (45 mil), tanpa wali atau kerabat dekat laki-laki.
Pembatasan ini diperluas dengan dengan memasukkan syarat perjalanan ke luar negeri. Larangan serupa juga diberlakukan di beberapa pusat kesehatan, di mana perempuan dilarang mengakses layanan kesehatan tanpa mahram.
Baca juga: PBB Desak Dunia Hentikan Krisis Afghanistan yang Memburuk
Taliban membuka kembali sekolah untuk perempuan pada 23 Maret lalu, setelah mendapat tekanan internasional. Namun, kebijakan itu berumur pendek dan tanpa adanya penjelasan kepada publik.
"Kami sedang duduk di kelas ketika dua anggota Taliban masuk dan bertanya kepada kami, 'Dengan izin siapa Anda memasuki sekolah?'. Mereka membawa senjata dan meminta kami pergi,” cerita Sara, 15 tahun, dengan nada kecewa.
Direktur Asosiasi Human Rights Watch Heather Barr menyerukan masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada Taliban. “Taliban tampaknya sudah buka-bukaan menjalankan kebijakan yang tidak disukai negara donor. Taliban juga tidak memperdulikan pengakuan internasional,” pungkasnya.(Aljazeera/OL-11)
Setelah satu tahun ditahan tanpa dakwaan, peneliti bahasa AS Dennis Coyle akhirnya dibebaskan oleh Taliban.
Pakistan dan Afghanistan sepakat menghentikan sementara konflik maut demi menghormati Idul Fitri, menyusul serangan udara di Kabul yang menewaskan ratusan jiwa.
Tragedi berdarah terjadi saat Ramadan di Kabul. Serangan udara Pakistan mengenai RS Omid, menewaskan ratusan pasien yang sedang berbuka puasa dan salat.
Pakistan telah menyerang pusat rehabilitasi di ibu kota, sehingga mengakibatkan kematian dan luka-luka. Dia berjanji bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja.
Sebuah pusat rehabilitasi narkoba di Kabul hancur akibat serangan udara. Taliban tuduh Pakistan sebagai pelakunya, sementara ketegangan lintas batas meningkat.
Setidaknya 10 negara dalam operasi yang berkisar dari serangan pesawat tak berawak hingga invasi, seringkali beberapa kali dalam satu tahun.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved