NAFIZA, perempuan Afghanistan yang berprofesi sebagai dosen, rutin menggunakan transportasi publik untuk pergi ke kampus. Namun pekan lalu, Taliban menghentikan angkutan umum yang ditumpanginya dengan tujuan menanyakan wali.
“Saya sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan rekan perempuan lainnya. Seorang pasukan Taliban menghentikan kendaraan kami dan menanyakan mahram (wali laki-laki). Lalu, kami bilang tidak ada," tutur Nafiza.
“Taliban menyuruh supir menurunkan di tempat kami dijemput dan memerintahkannya tidak membawa penumpang perempuan tanpa mahram. Kami harus berjalan selama setengah jam melintasi pos pemeriksaan, sebelum dapat menemukan taksi untuk pulang," imbuhnya.
Baca juga: Warga Afghanistan Jalani Ramadan di Bawah Pemerintah Taliban
Kondisi seperti ini mengulang kembali rezim Taliban pada 1990-an, yang menerapkan pembatasan terhadap aktivitas perempuan. Pemimpin Taliban, khususnya di Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, mengumumkan banyak pembatasan baru, tanpa menghiraukan kritik dan tekanan internasional.
Pada Desember 2021, Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan memberlakukan pembatasan pada perempuan. Kaum hawa dilarang keluar rumah lebih dari 72km (45 mil), tanpa wali atau kerabat dekat laki-laki.
Pembatasan ini diperluas dengan dengan memasukkan syarat perjalanan ke luar negeri. Larangan serupa juga diberlakukan di beberapa pusat kesehatan, di mana perempuan dilarang mengakses layanan kesehatan tanpa mahram.
Baca juga: PBB Desak Dunia Hentikan Krisis Afghanistan yang Memburuk
Taliban membuka kembali sekolah untuk perempuan pada 23 Maret lalu, setelah mendapat tekanan internasional. Namun, kebijakan itu berumur pendek dan tanpa adanya penjelasan kepada publik.
"Kami sedang duduk di kelas ketika dua anggota Taliban masuk dan bertanya kepada kami, 'Dengan izin siapa Anda memasuki sekolah?'. Mereka membawa senjata dan meminta kami pergi,” cerita Sara, 15 tahun, dengan nada kecewa.
Direktur Asosiasi Human Rights Watch Heather Barr menyerukan masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada Taliban. “Taliban tampaknya sudah buka-bukaan menjalankan kebijakan yang tidak disukai negara donor. Taliban juga tidak memperdulikan pengakuan internasional,” pungkasnya.(Aljazeera/OL-11)
