Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
NAFIZA, perempuan Afghanistan yang berprofesi sebagai dosen, rutin menggunakan transportasi publik untuk pergi ke kampus. Namun pekan lalu, Taliban menghentikan angkutan umum yang ditumpanginya dengan tujuan menanyakan wali.
“Saya sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan rekan perempuan lainnya. Seorang pasukan Taliban menghentikan kendaraan kami dan menanyakan mahram (wali laki-laki). Lalu, kami bilang tidak ada," tutur Nafiza.
“Taliban menyuruh supir menurunkan di tempat kami dijemput dan memerintahkannya tidak membawa penumpang perempuan tanpa mahram. Kami harus berjalan selama setengah jam melintasi pos pemeriksaan, sebelum dapat menemukan taksi untuk pulang," imbuhnya.
Baca juga: Warga Afghanistan Jalani Ramadan di Bawah Pemerintah Taliban
Kondisi seperti ini mengulang kembali rezim Taliban pada 1990-an, yang menerapkan pembatasan terhadap aktivitas perempuan. Pemimpin Taliban, khususnya di Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, mengumumkan banyak pembatasan baru, tanpa menghiraukan kritik dan tekanan internasional.
Pada Desember 2021, Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan memberlakukan pembatasan pada perempuan. Kaum hawa dilarang keluar rumah lebih dari 72km (45 mil), tanpa wali atau kerabat dekat laki-laki.
Pembatasan ini diperluas dengan dengan memasukkan syarat perjalanan ke luar negeri. Larangan serupa juga diberlakukan di beberapa pusat kesehatan, di mana perempuan dilarang mengakses layanan kesehatan tanpa mahram.
Baca juga: PBB Desak Dunia Hentikan Krisis Afghanistan yang Memburuk
Taliban membuka kembali sekolah untuk perempuan pada 23 Maret lalu, setelah mendapat tekanan internasional. Namun, kebijakan itu berumur pendek dan tanpa adanya penjelasan kepada publik.
"Kami sedang duduk di kelas ketika dua anggota Taliban masuk dan bertanya kepada kami, 'Dengan izin siapa Anda memasuki sekolah?'. Mereka membawa senjata dan meminta kami pergi,” cerita Sara, 15 tahun, dengan nada kecewa.
Direktur Asosiasi Human Rights Watch Heather Barr menyerukan masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada Taliban. “Taliban tampaknya sudah buka-bukaan menjalankan kebijakan yang tidak disukai negara donor. Taliban juga tidak memperdulikan pengakuan internasional,” pungkasnya.(Aljazeera/OL-11)
Ribuan warga Afghanistan direlokasi ke Inggris usai kebocoran data 19.000 orang. Skema rahasia ini akhirnya terungkap setelah super-injunction dicabut.
RUSIA menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.
Otoritas Emirat Islam Afghanistan menyebut pengakuan Rusia sebagai keputusan berani yang akan menjadi contoh bagi negara-negara lain.
DINAS pers tentara Pakistan, ISPR, melaporkan empat tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan kelompok militan Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).
PAKISTAN telah meminta dukungan dari PBB dalam melawan terorisme di dalam negeri dan dari Afghanistan.
PIHAK berwenang Jerman terus menyelidiki serangan mobil yang melukai 36 orang di Kota Muenchen, Jerman.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved