Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL mengeluarkan lebih dari 8.700 perintah penahanan administratif terhadap aktivis Palestina, baik sosial, politik, atau akademis, sejak 2015. Ini diungkapkan Masyarakat Tahanan Palestina (Palestinian Prisoner Society PPS), Sabtu (5/3).
Dikatakan perintah itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat Palestina, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua.
Saat ini, tambah PPS, ada lebih dari 500 warga Palestina yang ditahan dalam penahanan administratif di Israel tanpa tuduhan atau pengadilan dan untuk berbagai periode waktu, termasuk seorang wanita. Namun kebanyakan ialah mantan tahanan yang telah menghabiskan beberapa tahun di penjara karena perlawanan mereka terhadap penjajah Israel.
Menurut PPS, jumlah pesanan tertinggi yang dikeluarkan sejak 2015 yaitu 1.742 yang dikeluarkan pada 2016. "Para tahanan administratif telah berjuang keras selama bertahun-tahun melawan kebijakan yang kejam, ilegal, dan dikecam secara internasional ini, termasuk mogok makan yang lama sampai mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka," ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Palestina, Wafa.
Sekitar 400 tahanan melakukan mogok makan sebagai protes terhadap penahanan administratif mereka yang berkepanjangan sejak 2011. Pada 2014 para tahanan menjalani mogok makan massal yang berlangsung selama 62 hari.
Sebagai bagian dari perjuangan mereka melawan kebijakan penahanan administratif, 500 tahanan saat ini memboikot pengadilan Israel selama 64 hari berturut-turut untuk memprotes dukungan buta pengadilan terhadap kebijakan tersebut. Mereka mengecam keputusan militer Israel menahan warga Palestina dalam penahanan administratif selama beberapa bulan dengan waktu yang diperpanjang beberapa kali dan berdasarkan bukti rahasia yang tidak diketahui oleh para korban atau pengacara mereka.
Organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, menggambarkan penahanan administratif adalah penahanan tanpa pengadilan atau tuntutan, menuduh bahwa seseorang berencana untuk melakukan pelanggaran di masa depan. "Itu tidak memiliki batas waktu dan bukti yang menjadi dasarnya tidak diungkapkan. Israel menggunakan ukuran ini secara ekstensif dan rutin serta menggunakannya untuk menahan ribuan orang Palestina untuk jangka waktu yang lama."
Baca juga: Israel Ancam Usir Aktivis Palestina karena Dituding Menghasut
Sementara perintah penahanan ditinjau secara resmi, imbuh organisasi itu, hal tersebut hanyalah suatu kemiripan pengawasan yudisial. Dalihnya, tahanan tidak dapat secara wajar mengajukan pembelaan terhadap tuduhan yang tidak diungkapkan. Namun demikian, pengadilan menjunjung tinggi sebagian besar perintah itu. (OL-14)
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved