Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
UTUSAN khusus ASEAN akan mengunjungi Myanmar pada 20-23 Maret, sebagai upaya memulai proses perdamaian di negara yang dilanda konflik akibat kudeta militer setahun lalu.
Hal itu diungkapkan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja. Adapun Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Kamboja, sekaligus Ketua ASEAN saat ini, mendesak para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk mengizinkannya bertemu dengan semua pemangku kepentingan di sana, termasuk pihak lawan.
Baca juga: Pakar HAM PBB: Tiongkok-Rusia Pasok Senjata untuk Junta Myanmar
Menyusul tindakan keras militer yang mematikan selama berbulan-bulan, aksi mogok dan protes terhadap kudeta, pertempuran sengit telah berkecamuk di beberapa wilayah Myanmar. Dalam hal ini, antara pasukan militer dan militan yang bersekutu dengan pemerintah pimpinian Aung San Suu Kyi.
Lewat pesan teks, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry menyebut agenda perjalanan Prak Sokhonn masih diatur. Namun, dirinya mengonfirmasi laporan bahwa jadwal tentatif telah ditetapkan pada 20-23 Maret.
Chum Sounry menolak untuk memberikan rincian tentang pihak yang bakal ditemui Utusan Khusus ASEAN. Diketahui, upaya Utusan ASEAN sebelumnya untuk bertemu pemimpin yang digulingkan, yakni Aung San Suu Kyi, ternyata sia-sia.
Baca juga: Junta Myanmar Tolak Permintaan Utusan Khusus ASEAN untuk Bertemu Lawannya
Sejauh ini, juru bicara militer Myanmar enggan memberikan komentar terkat rencana pertemuan tersebut. Tahun lalu, junta menyetujui lima poin konsensus ASEAN untuk mengakhiri kerusuhan di Myanmar
Termasuk, menghentikan permusuhan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian yang inklusif. Lebih dari 300 ribu warga Myanmar telah mengungsi akibat konflik pascakudeta militer.
PBB melaporkan ribuan warga sipil ditangkap, dipukuli, disiksa, hingga dibunuh. Pemerintah militer menuduh media Barat bias dalam melaporkan peristiwa di Myanmar. Militer mengklaim berusaha melindungi rakyatnya dari "teroris" dan sudah membebaskan lebih dari 48 ribu demonstran.(StraitsTimes/OL-11)
Kendaraan rantis yang ditumpangi Panglima TNI dan Kapolri saat melakukan tinjauan pengamanan, jelang pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu (20/10/2019).
Seharusnya perkara itu sudah masuk ke tahap penuntutan. Namun, karena masih di tangan polisi sehingga perkara jalan terkesan jalan di tempat
Polisi sempat terkendala untuk mengakses rumah sakit tersebut lantaran tempat itu milik pemerintah Kamboja
Bus sedang dalam perjalanan ke Karachi dari pangkalan AL di Provinsi Balochistan ketika mengalami gangguan teknis dan jatuh di jalan gunung di Jalan Raya Pesisir Makran.
"Saat ini pemerintah Filipina mengedepankan operasi militernya sedang berupaya keras untuk melakukan pembebasan ketiga sandra tersebut," kata Asep
Israel diminta bertanggung jawab penuh atas pelanggaran yang terus-menerus terjadi di masjid itu.
Gedung Putih menyatakan bahwa menangani masalah kudeta di Myanmar adalah prioritas bagi Amerika Serikat dan peninjauan terhadap sanksi untuk negara tersebut.
Seorang pejabat senior dari NLD mengatakan dirinya telah mengetahui Aung San Suu Kyi berada di bawah tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw
Indonesia dan Malaysia berharap persoalan politik yang terjadi di Myanmar bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Twitter mengutuk langkah Myanmar yang memblokir akses ke platformnya, sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas di media sosial beberapa hari setelah kudeta.
Akses internet telah dipulihkan di Myanmar pada Minggu (7/2), lapor Netblocks, ketika blokade web nasional gagal mengekang kemarahan publik dan protes terhadap kudeta militer.
Kudeta militer tersebut telah memicu kecaman dari dunia internasional, meskipun Tiongkok menolak untuk mengkritik para jenderal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved