Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN khusus ASEAN akan mengunjungi Myanmar pada 20-23 Maret, sebagai upaya memulai proses perdamaian di negara yang dilanda konflik akibat kudeta militer setahun lalu.
Hal itu diungkapkan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja. Adapun Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Kamboja, sekaligus Ketua ASEAN saat ini, mendesak para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk mengizinkannya bertemu dengan semua pemangku kepentingan di sana, termasuk pihak lawan.
Baca juga: Pakar HAM PBB: Tiongkok-Rusia Pasok Senjata untuk Junta Myanmar
Menyusul tindakan keras militer yang mematikan selama berbulan-bulan, aksi mogok dan protes terhadap kudeta, pertempuran sengit telah berkecamuk di beberapa wilayah Myanmar. Dalam hal ini, antara pasukan militer dan militan yang bersekutu dengan pemerintah pimpinian Aung San Suu Kyi.
Lewat pesan teks, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry menyebut agenda perjalanan Prak Sokhonn masih diatur. Namun, dirinya mengonfirmasi laporan bahwa jadwal tentatif telah ditetapkan pada 20-23 Maret.
Chum Sounry menolak untuk memberikan rincian tentang pihak yang bakal ditemui Utusan Khusus ASEAN. Diketahui, upaya Utusan ASEAN sebelumnya untuk bertemu pemimpin yang digulingkan, yakni Aung San Suu Kyi, ternyata sia-sia.
Baca juga: Junta Myanmar Tolak Permintaan Utusan Khusus ASEAN untuk Bertemu Lawannya
Sejauh ini, juru bicara militer Myanmar enggan memberikan komentar terkat rencana pertemuan tersebut. Tahun lalu, junta menyetujui lima poin konsensus ASEAN untuk mengakhiri kerusuhan di Myanmar
Termasuk, menghentikan permusuhan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian yang inklusif. Lebih dari 300 ribu warga Myanmar telah mengungsi akibat konflik pascakudeta militer.
PBB melaporkan ribuan warga sipil ditangkap, dipukuli, disiksa, hingga dibunuh. Pemerintah militer menuduh media Barat bias dalam melaporkan peristiwa di Myanmar. Militer mengklaim berusaha melindungi rakyatnya dari "teroris" dan sudah membebaskan lebih dari 48 ribu demonstran.(StraitsTimes/OL-11)
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
Nama pejabat dimaksud tidak disebutkan karena mereka tidak mendapat wewenang membahas rencana tersebut.
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Analisis invasi AS ke Venezuela: Trump tangkap Maduro demi kendali minyak dan wilayah strategis. Kebangkitan Doktrin Monroe picu ketegangan global dan protes domestik.
Militer Israel mengklaim serangannya menewaskan tiga anggota Hizbullah.
PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved