Selasa 22 Februari 2022, 16:38 WIB

Pakar HAM PBB: Tiongkok-Rusia Pasok Senjata untuk Junta Myanmar

Nur Aivanni | Internasional
Pakar HAM PBB: Tiongkok-Rusia Pasok Senjata untuk Junta Myanmar

AFP
Pasukan militer junta Myanmar saat melakukan parade dalam sebuah perayaan.

 

ANGGOTA Dewan Keamanan PBB, yakni Tiongkok, Rusia dan Serbia, terus memasok senjata kepada pasukan militer junta Myanmar. Pasokan sejata itu untuk menyerang warga sipil sejak kudeta tahun lalu.

Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, mendesak Dewan Keamanan untuk mengadakan sidang darurat. Dalam hal ini, untuk memperdebatkan dan memberikan suara pada resolusi terkait larangan transfer senjata untuk militer Myanmar, yang menyerang dan membunuh warga sipil.

Baca juga: Militer Myanmar Manfaatkan Warga Sipil untuk Jadi Tameng Manusia

Adapun pelapor tersebut merilis data yang sudah lama ditunggu pada Selasa waktu setempat. Rinciannya mencakup asal junta militer Myanmar mendapatkan pasokan senjata. Termasuk, menyoroti dua anggota tetap Dewan Keamanan, yang memegang hak veto atas keputusannya, tetap di antara pemasok utama.

"Meskipun bukti kejahatan kekejaman junta militer yang dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan Tiongkok terus memberikan junta militer Myanmar dengan banyak jet tempur, kendaraan lapis baja, dan dalam kasus Rusia, janji senjata lebih lanjut," tegas Andrews dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Pemimpin Sipil Myanmar Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru

"Selama periode yang sama, Serbia telah mengizinkan roket dan artileri untuk diekspor ke militer Myanmar," imbuh Andrews, yang merupakan pakar independen dari Dewan HAM PBB. Akan tetapi, dirinya enggan berbicara atas nama badan dunia tersebut.

Menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan sebuah resolusi untuk melarang senjata yang digunakan militer Myanmar, yang sudah menewaskan banyak orang tak bersalah.

Diketahui, Myanmar jatuh dalam krisis politik dan ekonomi sejak kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras militer.(AFP/OL-11)
 

Baca Juga

Medcom.id

Musim Hujan di India akan Terlambat

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 25 September 2023, 20:24 WIB
DEPARTEMEN Meteorologi India (IMD) telah merilis prakiraan musim hujan monsun India mulai mundur dari barat laut pada Senin...
Dokpri.

Sumbu Kosmologis Yogyakarta, Kawasan Kosong Saudi Masuk Situs Warisan Dunia

👤Media Indonesia 🕔Senin 25 September 2023, 20:00 WIB
Komite Warisan Dunia UNESCO ke-45, yang baru saja berakhir minggu ini di Riyadh, hampir mencatat rekor dengan jumlah situs baru yang...
Ist

Uni Eropa Keluhkan Bisnis Dagang dengan Tiongkok

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 25 September 2023, 15:10 WIB
Transparansi dan keterbukaan adalah strategi kemenangan dalam jangka panjang di saat ketegangan perdagangan antara blok Eropa dan Tiongkok...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

  • Presiden PKS Buka-Bukaan Soal Pasangan Amin

    Berikut petikan wawancara khusus wartawan Media Indonesia Ahmad Punto, Henri Salomo, Akhmad Mustain, dan Rifaldi Putra Irianto di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya