ANGGOTA Dewan Keamanan PBB, yakni Tiongkok, Rusia dan Serbia, terus memasok senjata kepada pasukan militer junta Myanmar. Pasokan sejata itu untuk menyerang warga sipil sejak kudeta tahun lalu.
Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, mendesak Dewan Keamanan untuk mengadakan sidang darurat. Dalam hal ini, untuk memperdebatkan dan memberikan suara pada resolusi terkait larangan transfer senjata untuk militer Myanmar, yang menyerang dan membunuh warga sipil.
Baca juga: Militer Myanmar Manfaatkan Warga Sipil untuk Jadi Tameng Manusia
Adapun pelapor tersebut merilis data yang sudah lama ditunggu pada Selasa waktu setempat. Rinciannya mencakup asal junta militer Myanmar mendapatkan pasokan senjata. Termasuk, menyoroti dua anggota tetap Dewan Keamanan, yang memegang hak veto atas keputusannya, tetap di antara pemasok utama.
"Meskipun bukti kejahatan kekejaman junta militer yang dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan Tiongkok terus memberikan junta militer Myanmar dengan banyak jet tempur, kendaraan lapis baja, dan dalam kasus Rusia, janji senjata lebih lanjut," tegas Andrews dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Pemimpin Sipil Myanmar Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru
"Selama periode yang sama, Serbia telah mengizinkan roket dan artileri untuk diekspor ke militer Myanmar," imbuh Andrews, yang merupakan pakar independen dari Dewan HAM PBB. Akan tetapi, dirinya enggan berbicara atas nama badan dunia tersebut.
Menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan sebuah resolusi untuk melarang senjata yang digunakan militer Myanmar, yang sudah menewaskan banyak orang tak bersalah.
Diketahui, Myanmar jatuh dalam krisis politik dan ekonomi sejak kudeta militer pada Februari 2021 lalu. Lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras militer.(AFP/OL-11)
