Di KTT BRICS ke-17 yang Dihadiri Prabowo, Presiden Brazil Sentil NATO

PRESIDEN Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan kritik terhadap peningkatan belanja militer global, terutama sebagai dampak dari keputusan terbaru NATO yang dinilai memicu perlombaan senjata.

Presiden Lula, saat berpidato pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Minggu (6/7), belanja pertahanan yang melonjak menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dalam kebijakan global.

"Lebih mudah mengalokasikan 5 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) untuk belanja militer daripada mengalokasikan 0,7 persen yang dijanjikan untuk bantuan pembangunan resmi," katanya.

Baca juga : Ini Isi Deklarasi KTT BRICS ke-17, Seusai Indonesia jadi Anggota dan Dihadiri Prabowo

Negara Maju?

Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas kemudahan negara-negara maju mengalokasikan anggaran besar untuk militer, dibandingkan dengan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Ini menunjukkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan Agenda 2030 sebenarnya ada, tetapi tidak tersedia karena kurangnya prioritas politik. Selalu lebih mudah berinvestasi dalam perang daripada dalam perdamaian,” ujarnya.

Risiko Nuklir?

Presiden Brazil itu juga memperingatkan meningkatnya risiko bencana nuklir di tengah ketegangan geopolitik global.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

Ia menyoroti kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan lembaga internasional seperti Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang menurutnya dapat merusak kredibilitas organisasi yang sangat penting bagi perdamaian dunia.

“Seperti yang terjadi di masa lalu dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, instrumentalisasi pekerjaan Badan Tenaga Atom Internasional membahayakan reputasi organisasi. Ketakutan akan bencana nuklir telah kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” katanya.

Posisi Brazil?

Dalam bagian lain pidatonya, Presiden Lula menegaskan posisi Brazil yang konsisten menolak kekerasan bersenjata dan konflik, termasuk yang terjadi di Jalur Gaza, Ukraina, dan Haiti.

Ia menolak segala bentuk ideologi kebencian yang mengatasnamakan agama atau kebangsaan tertentu. Sebagai bentuk konkret komitmen terhadap perdamaian, Presiden Lula menyebut inisiatif “Kelompok Sahabat Perdamaian” yang diprakarsai oleh Brazil dan China.

Jembatani Dialog?

Kelompok ini bertujuan menjembatani dialog dan mencari jalan keluar damai dari berbagai konflik, dengan melibatkan negara-negara dari belahan bumi selatan sebagai bagian dari solusi global.

“Kelompok ini bekerja untuk mengidentifikasi kemungkinan jalan mengakhiri permusuhan, melalui pendekatan yang adil, damai, dan menghormati kedaulatan,” kata Presiden Brazil. (Ant/P-3)