Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PASUKAN keamanan Sudan menembak mati dua pengunjuk rasa pada Senin (14/2). Tentara menindak keras terhadap demonstrasi menentang kudeta militer tahun lalu. Sejumlah aktivis pro-demokrasi juga ditangkapi.
Protes massal yang teratur telah mengguncang negara Afrika timur laut yang bermasalah itu, sejak pengambilalihan militer 25 Oktober 2021 yang dipimpin oleh panglima militer Abdel Fattah al-Burhan. Kematian demonstran pada hari Senin, membuat jumlah yang tewas dalam kerusuhan bertambah menjadi sedikitnya 81 orang.
Perebutan kekuasaan itu menggagalkan kesepakatan pembagian kekuasaan yang rapuh, antara tentara dan warga sipil yang dirundingkan, setelah penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir pada 2019.
Pada hari Senin, ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Khartoum dan kota Omdurman, sementara protes juga terjadi di kota timur Port Sudan dan di wilayah Darfur barat, menurut saksi mata.
Di Khartoum, protes dimulai dengan kerumunan orang yang mengibarkan bendera nasional dan membawa balon merah, karena unjuk rasa itu bertepatan dengan Hari Valentine. "Hari ini adalah hari cinta bangsa," bunyi salah satu spanduk.
Beberapa meneriakkan slogan yang menuntut pihak berwenang membebaskan para aktivis yang telah ditangkap, sementara yang lain membawa foto-foto pengunjuk rasa yang terbunuh.
"Kami menuntut pembebasan anggota komite perlawanan dan politisi yang ditangkap secara tidak adil, dan beberapa di antaranya menghadapi tuduhan palsu," kata pengunjuk rasa Khaled Mohamed.
Tetapi ketika massa mencoba mendekati istana presiden, pasukan keamanan menembakkan tabung gas air mata.
"Seorang pengunjuk rasa tewas setelah dia ditembak di leher dan dada oleh peluru tajam oleh pasukan kudeta di Khartoum,” kata Komite Sentral Dokter Sudan yang independen.
“Seorang pengunjuk rasa lain kemudian tewas di Omdurman setelah terkena peluru hidup di bahu kiri yang menembus dada,” kata petugas.
Mogok makan
Polisi Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setidaknya 102 polisi luka parah, sementara satu menderita luka tembak di kaki.
Ia juga mencatat bahwa pengunjuk rasa telah menghancurkan bagian depan gedung parlemen, membakar dekat pompa bensin dan merusak beberapa kendaraan serta sebuah masjid di Omdurman.
Kerusakan juga dilaporkan di beberapa bagian Kementerian Pemuda dan Olahraga di kota itu, dan barang-barang milik penjaga keamanan dijarah, katanya, seraya menambahkan bahwa polisi hanya menggunakan kekuatan sah yang wajar sebagai tanggapan.
Sementara pasukan Sudan telah berulang kali membantah melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa, Human Rights Watch telah mengutip saksi mata yang merinci bagaimana pasukan keamanan menggunakan amunisi langsung dan menembakkan tabung gas air mata langsung ke kerumunan, sebuah taktik yang bisa mematikan dalam jarak dekat.
Pihak berwenang juga telah menangkap sejumlah aktivis yang dituduh menjadi anggota komite perlawanan yang berperan penting dalam mengorganisir protes.
"Jumlah orang yang ditahan secara sewenang-wenang dan tanpa tuntutan pidana telah melebihi 100 orang," kata Asosiasi Profesional Sudan (SPA), Senin.
Di penjara Soba Khartoum, para tahanan melancarkan mogok makan untuk memprotes kondisi penjara, kata Komite Sentral Dokter Sudan.
"Beberapa telah ditahan tanpa menghadapi dakwaan, dan yang lainnya masih menunggu penyelidikan," kata petugas medis dalam sebuah pernyataan.
Pada hari Minggu, pihak berwenang menangkap Mohamed al-Fekki, seorang mantan anggota sipil Dewan Berdaulat yang berkuasa, yang memimpin negara itu di bawah perjanjian pembagian kekuasaan 2019.
Pekan lalu, pihak berwenang menangkap mantan menteri Khaled Omar Youssef dan Wagdi Saleh, juru bicara blok sipil utama Sudan, Forces for Freedom and Change (FFC).
Penangkapan itu terjadi hanya sehari setelah mereka bergabung dengan delegasi FFC untuk berbicara dengan perwakilan khusus PBB Volker Perthes, sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan krisis yang semakin dalam di Sudan.
Perebutan kekuasaan militer Oktober lalu, kudeta terbaru di Sudan sejak kemerdekaannya, telah memicu kecaman internasional yang luas dan tindakan hukuman, tetapi pihak berwenang hanya menunjukkan sedikit kecenderungan untuk berkompromi.
Pada hari Senin, Burhan bertemu dengan duta besar Emirat untuk Sudan, yang memberinya undangan resmi dari Presiden Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan untuk mengunjungi Uni Emirat Arab, menurut pernyataan resmi Dewan Berdaulat Sudan.
UEA, bersama dengan AS dan Inggris, menyerukan pemulihan transisi yang dipimpin sipil di Sudan. (France24/OL-13)
Baca Juga: Pasukan Israel Bunuh Remaja Palestina yang Disangka Teroris
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved