DUA orang tewas dan 38 orang terluka dalam serangan granat saat unjuk rasa promiliter di Myanmar timur, Selasa (1/2), kata seorang pejabat keamanan kepada AFP, saat protes antikudeta diadakan di seluruh negeri pada peringatan pertama perebutan kekuasaan oleh militer.
Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, yang terjadi ketika para aktivis antikudeta menandai peringatan kudeta itu dengan aksi diam dan aksi protes tepuk tangan, menentang perintah junta.
Pengambilalihan militer yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi telah memicu aksi protes massa dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Baca juga: PBB : 1.500 Orang tewas Pascakudeta Militer Myanmar
Penduduk di seluruh pusat komersial Yangon dan di Kota Mandalay bertepuk tangan secara massal pada pukul 16.00 waktu setempat, kata koresponden AFP dan penduduk setempat, yang menandai berakhirnya aksi mogok diam terhadap kudeta.
"Kami bertepuk tangan," kata seorang warga Mandalay. "Rumah-rumah lain di lingkungan saya juga bertepuk tangan," ucapnya.
Sepuluh orang ditangkap karena ikut serta dalam aksi protes tepuk tangan di Yangon, lapor media setempat.
Junta telah memerintahkan toko-toko untuk tetap buka pada Selasa tetapi jalan-jalan di Yangon mulai kosong pada pukul 10.00 waktu setempat, pemandangan yang berulang di Mandalay dan wilayah Tanintharyi selatan.
Pasar batu giok terkenal di Mandalay telah dibuka pada pagi hari tetapi lalu lintasnya sepi, kata seorang penduduk kepada AFP.
Namun, hari itu juga ditandai dengan kekerasan. Dua orang tewas dan 38 orang terluka dalam serangan granat ketika massa kembali dari unjuk rasa promiliter di Kota Tachileik, kata seorang pejabat keamanan kepada AFP.
Media lokal juga melaporkan insiden yang terjadi sekitar tengah hari di negara bagian Shan, sebuah wilayah di negara itu yang relatif sedikit mengalami kekerasan terkait kudeta.
Di sisi lain, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar mengatakan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak.
"Fakta bahwa satu tahun telah berlalu tanpa Resolusi Dewan Keamanan yang memberlakukan embargo senjata yang komprehensif - karena senjata terus mengalir ke junta dan membunuh orang yang tidak bersalah - tidak dapat diterima," kata Tom Andrews.
"Rakyat Myanmar pantas mendapatkan yang lebih baik dari PBB," tandasnya. (AFP/OL-1)
