Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIPLOMAT top Israel mengadakan pertemuan resmi, Minggu (23/1) malam, dengan seorang menteri Palestina. Ini pertemuan pertama antara menteri luar negeri negara Yahudi saat ini dan seorang pejabat Palestina.
"Saya bertemu malam ini dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan kami membahas beberapa masalah politik dan bilateral," kata Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein al-Sheikh di Twitter. "Saya telah menyoroti perlunya cakrawala politik antara kedua pihak berdasarkan legitimasi internasional," tambahnya tanpa mengatakan lokasi pertemuan itu terjadi.
Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar kepada AFP tetapi tidak menyangkal bahwa pertemuan itu terjadi. Pada akhir Desember, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menjadi tuan rumah pembicaraan dengan Mahmud Abbas tentang kunjungan pertama presiden Palestina ke Israel untuk pertemuan resmi sejak 2010.
Pada saat itu, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan langkah-langkah membangun kepercayaan dengan Otoritas Palestina (PA). Ini termasuk pembayaran uang muka US$32 juta (100 juta shekel) kepada PA dalam pajak yang dikumpulkan atas namanya oleh Israel dan pemberian 600 izin tambahan yang memungkinkan pengusaha Palestina untuk menyeberang ke Israel.
Ia juga mengumumkan regularisasi 6.000 lebih warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki yang telah berada di bawah kendali Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967. Sheikh menyambut baik pertemuan Abbas dengan Gantz, dengan mengatakan pada saat itu bahwa itu merupakan upaya serius dan berani menuju solusi politik.
Setelah pemerintah koalisi Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dibentuk pada Juni, Gantz mengunjungi markas PA di kota Ramallah Tepi Barat pada Agustus untuk berbicara dengan Abbas, pertemuan resmi pertama pada tingkat seperti itu selama beberapa tahun. Sayap kanan Bennett memimpin koalisi beraneka ragam partai mulai dari kanan nasionalis Yahudi tengah dan kiri hingga partai Arab Israel untuk pertama kali.
Baca juga: Perusahaan Israel Kembangkan Kamera Badan untuk Identifikasi Wajah
Setelah pembicaraan itu, Bennett sebagai mantan kepala kelompok lobi pemukim yang menentang kenegaraan Palestina menggarisbawahi bahwa tidak ada proses perdamaian yang sedang berlangsung dengan Palestina. "San tidak akan ada satu pun," tandasnya. (AFP/OL-14)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved