GEREJA Swedia menjadi institusi terbaru dalam organisasi Kristen yang mengangkat keprihatinan atas tindakan apartheid Israel di Palestina. Dalam langkah resmi minggu lalu, badan pembuat keputusan gereja, Sinode Umum, menugaskan Dewan Pusatnya untuk menyelidiki yang telah menjadi konsensus di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia utama bahwa Israel merupakan negara apartheid.
Kelompok-kelompok hak asasi itu, termasuk Human Rights Watch dan B'Tselem, menyimpulkan awal tahun ini bahwa Israel memenuhi ambang batas untuk ditetapkan sebagai negara yang mempraktikkan apartheid dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dewan telah diinstruksikan untuk mengangkat isu pengawasan pelaksanaan hukum internasional di Israel dan Palestina juga dari perspektif konvensi PBB tentang apartheid dan definisi apartheid dalam Statuta Roma.
Tidak mengherankan, keputusan tersebut telah dikritik, terutama oleh komunitas Yahudi pro-Israel Swedia. "(Gereja Swedia) berulang kali memilih untuk mengkritik satu-satunya negara Yahudi, tanpa mengkritik tetangga Israel mana pun atas penganiayaan yang dialami orang Kristen," kata Aron Verstandig, presiden Dewan Komunitas Yahudi Swedia, kepada Haaretz sebagaimana dilansir Middle East Monitor.
Pernyataannya mengikuti pola yang terlalu akrab untuk mencoba mengalihkan perhatian dari masalah yang dipermasalahkan. Ini taktik yang digunakan oleh kelompok-kelompok anti-Palestina ketika pelanggaran hak asasi manusia Israel disebutkan.
Direktur urusan internasional gereja, Erik Lysen, menjelaskan bahwa anggota Sinode yang mengajukan investigasi berpendapat dalam debat bahwa mereka melakukannya karena keyakinan bahwa situasi hak asasi manusia yang memburuk di lapangan memerlukan penyelidikan berdasarkan hak asasi manusia dan hukum internasional. Dengan melakukan itu, mereka menggemakan suara orang-orang Kristen Palestina yang sering dilupakan serta kelompok-kelompok hak asasi manusia Israel, Palestina, dan internasional yang menyerukan tindakan untuk mengakhiri impunitas Israel.
Seorang pemimpin gereja yang menentang keputusan tersebut mengatakan bahwa dia menentang penggunaan kata apartheid karena memicu kemarahan dan kesedihan. "Saya sendiri tidak akan menggunakan kata itu dalam konteks ini," kata Uskup Agung Swedia Antje Jackelén. "Tapi saya juga sadar bahwa organisasi hak asasi manusia lain seperti B'Tselem, Yesh Din, dan Human Rights Watch telah menggunakan istilah itu dalam laporan mereka." Apartheid juga digunakan oleh PBB untuk menggambarkan situasi di Palestina.
Baca juga: Ketika Pengendara Mobil Israel Tersesat di Wilayah Palestina
Beberapa kelompok Kristen lain telah mengeluarkan resolusi yang mengecam Israel karena apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Gereja Episkopal Chicago, misalnya, menyetujui resolusi bulan lalu untuk menggambarkan Israel memenuhi definisi hukum apartheid dan mengutuknya sebagai berlawanan dengan nilai-nilai gereja. Resolusi ini datang dalam waktu satu tahun dari resolusi serupa yang ditolak oleh gereja. (OL-14)
