Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMIMPIN terguling Myanmar Aung San Suu Kyi dijadwalkan mendengarkan vonis di pengadilan pada hari ini, Selasa (30/11), vonis pertama dari banyak dakwaan yang diajukan pengadilan junta terhadapnya.
Jika divonis bersalah dalam dakwaan-dawaan itu, Suu Kyi terancam dipenjara selama puluhan tahun.
Pemenang Nobel Perdamaian itu telah ditahan sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.
Lebih dari 1.200 orang telah tewas dan 10 ribu lainnya ditahan oleh junta militer Myanmar sejak kudeta itu dimulai.
Baca juga: Setelah Dibebaskan, Jurnalis AS Danny Fenster Bertemu Keluarga
Pengamat memperkirakan Suu Kyi kemungkinan tidak akan dijbloskan ke penjara melainkan akan ditempatkan dalam status tahanan rumah agar dia tidak bisa berkomunikasi dengan warga Myanmar.
Wartawan telah dilarang meliput sidang Suu Kyi yang digelar di pengdailan militer di Naypydiaw dan kuas ahukum Suu Kyi dilarang berbicara kepada media.
Sidang vonis Suu Kyi akan tetap terlarang bagi wartawan saat pembacaan vonis, tegas juru bicara junta militer Myanmar Zaw Min Tun.
Beberapa hari setelah kudeta, Suu Kyi didakwa karena memiliki walkie-talkies serta melanggar protokol kesehatan saat berkampanye untuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Junta kemudian menambahkan dakwan lain termasuk melanggar undang-undang kerahsiaan, korupsi, dan kecurangan pemilu. (AFP/OL-1)
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved