AS dan Taiwan akan Gelar Dialog Ekonomi

AMERIKA Serikat dan Taiwan akan mengadakan sesi kedua dari dialog ekonomi yang diluncurkan tahun lalu, pada minggu depan, dalam rangka menghadapi tekanan yang meningkat dari Tiongkok.

Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah pertemuan virtual antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Setelah pertemuan itu, Xi memperingatkan bahwa para pendukung kemerdekaan Taiwan di AS sedang bermain dengan api.

Sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri mengatakan AS di bawah sekretaris untuk pertumbuhan ekonomi, energi dan lingkungan, Jose Fernandez, akan memimpin Dialog Kemitraan Kemakmuran Ekonomi AS-Taiwan kedua pada Senin (22/11).

Dikatakan dialog akan dilakukan di bawah naungan Institut Amerika di Taiwan (AIT) dan Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei (TECRO) di Amerika Serikat, yang bertindak sebagai kedutaan tidak resmi masing-masing.

"Kemitraan kami dibangun di atas perdagangan dan investasi dua arah yang kuat, hubungan antar-warga, dan dalam pertahanan bersama atas kebebasan dan nilai-nilai demokrasi bersama," kata pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pertemuan virtual dari pihaknya akan dipimpin oleh Menteri Ekonomi Wang Mei-hua dan Menteri Sains dan Teknologi Wu Tsung-tsong.

Taiwan berharap dialog itu pada akhirnya dapat mengarah pada kesepakatan perdagangan bebas dengan AS dan memuji pertemuan perdana tahun lalu sebagai langkah maju.

Itu adalah bagian dari peningkatan keterlibatan AS dengan Taipei di bawah mantan Presiden Donald Trump yang dilanjutkan oleh pemerintahan Biden, hingga membuat Beijing marah.

Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan yang telah lama tertunda tentang Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi hampir pada bulan Juli, dan Taiwan mengatakan pihaknya berharap akan menandatangani FTA suatu hari nanti.

Tahun lalu, pemerintah Taiwan mencabut larangan impor daging babi yang mengandung aditif penambah kurus, ractopamine, menghilangkan batu sandungan utama untuk kesepakatan dengan Washington, tetapi akan mengadakan referendum tentang masalah ini pada bulan Desember. (Straitstimes/OL-12)