Ini Isi Pembicaraan Joe Biden dan Xi Jinping dalam Pertemuan Virtual

PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden telah mengadakan pertemuan virtual guna menstabilkan hubungan ketika ketegangan meningkat terkait Taiwan, hak asasi manusia, dan persaingan politik dan ekonomi. 

Setelah bertukar salam ramah, para pemimpin dari dua negara adidaya yang saling bersaing itu melakukan diskusi yang terus terang dan konstruktif, yang berlangsung selama tiga jam. 

Berikut beberapa masalah yang mereka bahas. 

Taiwan 

Topik diskusi yang diperpanjang, menurut pejabat AS, adalah Taiwan sebuah pulau demokrasi dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok, serta hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh tetangganya yang lebih besar dan lebih suka berperang. 

Biden mengatakan, AS sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, merujuk pada peningkatan kekuatan militer dan ancaman verbal Tiongkok. 

Gedung Putih juga menegaskan kembali kebijakan lama AS yang tidak mengakui kemerdekaan Taiwan tetapi mendukung pertahanan pulau itu. 

Namun, Xi mencela upaya Taiwan untuk meningkatkan dukungan di antara politisi AS dan membandingkan upaya mendorong kemerdekaan dengan bermain api. 

"Jika pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan' memprovokasi kami, memaksa kami atau bahkan melewati garis merah, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan tegas," kata Xi. 

Kementerian luar negeri Tiongkok menegaskan, mereka tidak memiliki ruang untuk kompromi pada masalah Taiwan. Itu berarti tidak ada resolusi untuk masalah paling sulit di antara kedua negara ini. 

“Posisi fundamental kedua belah pihak di Taiwan masih dalam konflik serius," kata Shi Yinhong, Direktur Pusat Studi Amerika Universitas Renmin dan penasihat pemerintah. 

“Tetapi KTT ini semakin mengkonsolidasikan kesadaran kedua belah pihak untuk mencegah konflik militer atas masalah Taiwan,” imbuhnya. 

Hak asasi Manusia 

Pendukung HAM berharap AS akan mengecam keras pelanggaran Tiongkok di wilayah Xinjiang. Disana Tiongkok dituduh melakukan genosida terhadap Muslim Uyghur, Tibet dan Hong Kong. 

Biden menyatakan keprihatinan tentang ini serta pertanyaan hak yang lebih luas, tetapi pernyataan resmi AS dari pembicaraan itu tidak menjelaskan lebih lanjut. 

Baca juga : Joe Biden dan Xi Jinping Gelar Pertemuan Virtual

Aktivis Uighur menyerukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing Februari mendatang sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok. Tetapi tidak ada pemimpin yang menyebutkan Olimpiade, menurut pernyataan resmi. 

Sebaliknya, lebih banyak waktu dikhususkan untuk membahas Taiwan selain hubungan AS-Tiongkok, masalah keamanan regional, perubahan iklim, keamanan energi, dan pandemi covid-19. 

"Kami tidak menyetujui campur tangan dalam urusan internal negara lain melalui masalah hak asasi manusia," kata Xi. 

Persaingan bukan konflik 

Tema yang diangkat dalam pembicaraan tersebut adalah perlunya menghindari persaingan yang berujung pada konflik. 

Berbicara kepada Xi, Biden mengatakan, adalah tanggung jawab mereka sebagai pemimpin untuk memastikan bahwa persaingan antara kedua negara tidak mengarah ke konflik, baik disengaja atau tidak disengaja. 

"Kita perlu membangun beberapa pagar pembatas akal sehat," katanya, menambahkan bahwa AS bertujuan untuk kompetisi sederhana dan langsung. 

Xi juga menekankan perlunya mencegah hubungan Tiongkok-AS agar tidak tergelincir. 

"Non-konflik dan non-konfrontasi adalah garis bawah yang harus dipatuhi kedua belah pihak," kata Xi, seraya menambahkan bahwa ia berharap kebijakan AS tentang Tiongkok dapat kembali ke jalur rasional dan pragmatis. 

Xi juga menyatakan keinginan untuk tetap berhubungan dengan Biden dan menekankan berbagai bidang potensi kerja sama bilateral. 

"Ketegangan tinggi belum berkurang secara signifikan meskipun ada dialog baru,” kata Shi. 

“Persaingan adalah implikasi utama (Biden), tanpa berubah menjadi konflik terbuka. Ini lebih lanjut mencegah perang antara Tiongkok dan AS, tetapi memungkinkan persaingan lebih lanjut dengan Tiongkok di semua bidang,” tambahnya. 

Perdagangan dan teknologi 

Tiongkok dan AS telah berdebat dalam persaingan perdagangan dan teknologi sejak pemerintahan Donald Trump. Hal itu berlanjut dengan tarif yang dikenakan pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dan perusahaan teknologi tinggi Tiongkok masuk daftar hitam untuk mengakses pasokan AS. 

Biden, yang telah mempertahankan banyak tarif era Trump, mengangkat kebutuhan untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik perdagangan dan ekonomi (Tiongkok) yang tidak adil. 

Pihak berwenang AS telah lama mengeluh bahwa subsidi besar-besaran perusahaan negara Beijing, undang-undang kekayaan intelektual yang lemah, dan pembatasan keras terhadap perusahaan asing menciptakan lapangan bermain yang tidak merata. 

Dalam konsesi kepada komunitas bisnis AS, Xi setuju untuk menerapkan jalur cepat yang ditingkatkan bagi para pengusaha AS untuk memudahkan mereka datang ke Tiongkok, mengingat pembatasan masuk covid-19 yang ketat. 

Namun, tidak ada pernyataan yang menyebutkan masalah ekonomi yang mendesak seperti kekurangan rantai pasokan, inflasi, dan kemungkinan pelonggaran tarif. 

"Pertemuan hari ini menunjukkan bahwa Tiongkok dan AS ingin tetap fokus untuk mengubah ekonomi domestik masing-masing," kata Raymond Yeung, kepala ekonom di ANZ Bank. 

"KTT membuka jalan bagi negosiasi perdagangan berikutnya, di mana AS dapat melunakkan langkah-langkah perdagangannya terhadap Tiongkok,” tandasnya. (France24/OL-7))