Selasa 02 November 2021, 09:23 WIB

Akhiri Krisis Sudan, Utusan PBB: Mediasi Internasional Tengah Dilakukan

Nur Aivanni | Internasional
Akhiri Krisis Sudan, Utusan PBB: Mediasi Internasional Tengah Dilakukan

AFP
Di Kota Khartoum, Sabtu (30/10), para demonstran berunjuk rasa menuntut transisi demokrasi setelah pengambil alihan kekuasaan oleh militer.

 

UPAYA mediasi di Sudan dan di luar negeri sedang dilakukan untuk menemukan solusi yang mungkin bagi negara itu seminggu setelah pemerintah sipil digulingkan dalam kudeta militer. Hal itu disampaikan oleh utusan PBB untuk Khartoum pada Senin (1/11).

"Banyak lawan bicara yang kami ajak bicara di Khartoum, tetapi juga secara internasional dan regional, mengungkapkan keinginan kuat agar kami bergerak cepat untuk keluar dari krisis dan kembali ke langkah normal," kata Volker Perthes kepada wartawan di markas besar PBB di New York, selama konferensi video dari ibu kota Sudan.

Pada Minggu (31/10), utusan PBB untuk Sudan itu bertemu dengan Perdana Menteri yang digulingkan Abdalla Hamdok, yang berada di bawah tahanan rumah. Perthes mengatakan di Twitter bahwa mereka membahas opsi untuk mediasi dan jalan ke depan untuk Sudan.

Perthes pada Senin (1/11) mendesak Sudan untuk kembali ke langkah-langkah transisi politik, seperti yang dilihat sebelum 25 Oktober 2021, tanggal kudeta.

Pada Senin (1/11), Hamdok mengatakan pemulihan pemerintahannya dapat membuka jalan menuju solusi di negara itu, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Informasi.

Menurut pernyataan itu, Hamdok menuntut agar situasi di Sudan kembali seperti sebelum kudeta, menolak untuk berunding dengan penguasa militer.

Pada 25 Oktober 2021, Jenderal tertinggi Sudan Abdel Fattah al-Burhan membubarkan kabinet serta Dewan Kedaulatan militer-sipil yang memimpin transisi Sudan menuju pemerintahan sipil penuh setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir pada 2019.

Dalam sebuah langkah yang secara luas dikutuk secara internasional, Burhan mengumumkan keadaan darurat dan menahan para pemimpin sipil Sudan, termasuk Hamdok dan anggota pemerintahannya.

Hamdok, seorang ekonom internasional, kemudian dibebaskan dan ditempatkan secara efektif di bawah tahanan rumah. (AFP/Nur/OL-09)

Baca Juga

AFP/MANDEL NGAN

PBB Sebut Keputusan MA AS yang Hapus Hak Aborsi Pukulan bagi HAM

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 07:30 WIB
"Akses untuk mendapatkan aborsi yang aman, legal dan efektif ada dalam hukum hak asasi internasional dan merupakan dasar pada hak...
AFP/David McNew/Getty Images

Mahkamah Agung AS Cabut Hak untuk Lakukan Aborsi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 05:45 WIB
"UUD tidak menjamin hak untuk melakukan aborsi. Hak untuk mengatur masalah aborsi dikembalikan kepada warga dan perwakilan...
ANTARA FOTO/HO-Biro Pers Setpres

Indonesia Ingin Berkontribusi Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 24 Juni 2022, 21:55 WIB
Indonesia sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, ujar presiden, akan berkontribusi untuk mengatasi masalah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya