Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA mediasi di Sudan dan di luar negeri sedang dilakukan untuk menemukan solusi yang mungkin bagi negara itu seminggu setelah pemerintah sipil digulingkan dalam kudeta militer. Hal itu disampaikan oleh utusan PBB untuk Khartoum pada Senin (1/11).
"Banyak lawan bicara yang kami ajak bicara di Khartoum, tetapi juga secara internasional dan regional, mengungkapkan keinginan kuat agar kami bergerak cepat untuk keluar dari krisis dan kembali ke langkah normal," kata Volker Perthes kepada wartawan di markas besar PBB di New York, selama konferensi video dari ibu kota Sudan.
Pada Minggu (31/10), utusan PBB untuk Sudan itu bertemu dengan Perdana Menteri yang digulingkan Abdalla Hamdok, yang berada di bawah tahanan rumah. Perthes mengatakan di Twitter bahwa mereka membahas opsi untuk mediasi dan jalan ke depan untuk Sudan.
Perthes pada Senin (1/11) mendesak Sudan untuk kembali ke langkah-langkah transisi politik, seperti yang dilihat sebelum 25 Oktober 2021, tanggal kudeta.
Pada Senin (1/11), Hamdok mengatakan pemulihan pemerintahannya dapat membuka jalan menuju solusi di negara itu, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Informasi.
Menurut pernyataan itu, Hamdok menuntut agar situasi di Sudan kembali seperti sebelum kudeta, menolak untuk berunding dengan penguasa militer.
Pada 25 Oktober 2021, Jenderal tertinggi Sudan Abdel Fattah al-Burhan membubarkan kabinet serta Dewan Kedaulatan militer-sipil yang memimpin transisi Sudan menuju pemerintahan sipil penuh setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir pada 2019.
Dalam sebuah langkah yang secara luas dikutuk secara internasional, Burhan mengumumkan keadaan darurat dan menahan para pemimpin sipil Sudan, termasuk Hamdok dan anggota pemerintahannya.
Hamdok, seorang ekonom internasional, kemudian dibebaskan dan ditempatkan secara efektif di bawah tahanan rumah. (AFP/Nur/OL-09)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved