Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK berwenang Arab Saudi harus menghentikan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Palestina dengan segera. Ini disampaikan Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-Wenang, Kamis (21/10).
"Kelompok Kerja menemukan bahwa kebebasan Mohammed Al Khoudary dan Hani Al Khoudary dirampas dengan alasan diskriminatif berdasarkan asal kebangsaan mereka sebagai orang Palestina," kata laporan itu tentang dua pria yang ditahan sejak April 2019 sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor.
Laporan itu menggambarkan penahanan warga Palestina di penjara Saudi sebagai kesewenang-wenangan. Kelompok itu menekankan bahwa pemerintah Saudi gagal membangun dasar hukum untuk penangkapan dan penahanan Mohammed Al Khoudary dan Hani Al Khoudary.
Baca juga: Palestina, Organisasi HAM Kutuk Israel Stempel Teroris Kelompok Sipil
"Hak Mohammed Al Khoudary dan Hani Al Khoudary untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang telah dilanggar, karena penahanan mereka di Arab Saudi tidak masuk akal, melanggar hukum, tidak pantas, dan tidak perlu karena tidak sesuai aturan dan pelanggaran berat oleh Arab Saudi atas hak-hak dasar mereka atas pengadilan yang adil."
Organisasi PBB itu menuduh pihak berwenang Saudi mengambil langkah-langkah diskriminatif terhadap sekelompok 60 warga Palestina yang ditangkap secara massal. Mereka memiliki hak untuk didampingi pengacara dan untuk diberitahu tuduhan yang mereka hadapi.
Mohammed Saleh Al-Khodari, 83, ditunjuk pada 1993 sebagai wakil pertama gerakan Hamas di kerajaan itu. Selama dalam tahanan dia kehilangan sebagian kemampuan untuk menggerakkan tangan kanannya dan saat ini bergantung kepada putranya, yang ditahan bersamanya, untuk memberi makan dan membantunya.
Baca juga: Ini Syarat Saudi kepada AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel
Pada Agustus, pengadilan pidana Saudi mengeluarkan hukuman terhadap sejumlah tahanan Palestina dan Yordania, mulai dari vonid bebas hingga 22 tahun penjara. (OL-14)
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
JUMLAH korban tewas di Jalur Gaza, Palestina, terus meningkat hingga mencapai 71.662 orang sejak awal agresi Israel pada Oktober 2023, meski gencatan senjata diberlakukan mulai 11 Oktober.
Israel setuju buka terbatas Gerbang Rafah untuk pejalan kaki sesuai rencana AS, dengan syarat Hamas kembalikan semua sandera dan hasil inspeksi keamanan ketat.
Dewan Perdamaian Trump
Ustaz Zakaria menekankan bahwa aturan di Tanah Haram bukan untuk membatasi jemaah, melainkan menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah.
Mengenal budaya 'Hafawah' Arab Saudi. Mengapa melayani tamu adalah seni dari hati bagi masyarakatnya?
Presiden Donald Trump membentuk Board of Peace untuk perdamaian Gaza. Indonesia, Saudi, hingga Turki resmi bergabung, sementara Putin masih mempertimbangkan.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Melihat gaya bermain Jepang yang mengandalkan penguasaan bola (possession) dan kecepatan transisi, kedua calon lawan ini menawarkan tantangan yang sangat berbeda secara taktikal.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved