Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DELEGASI senator Prancis yang dipimpin oleh mantan menteri pertahanan tiba pada Rabu (6/10) di Taiwan. Mereka akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tsai Ing-wen, meskipun ada protes keras dari Tiongkok.
Beijing menentang Taipei memiliki pertukaran diplomatik resmi dan telah secara agresif mencoba untuk mencegah para politisi berkunjung dalam beberapa tahun terakhir.
Kedutaan Tiongkok memperingatkan kunjungan itu akan merusak kepentingan Tiongkok, hubungan Tiongkok-Prancis dan "citra Prancis" dalam komentar baru-baru ini di situsnya.
Kementerian Luar Negeri Prancis telah menolak protes Tiongkok, dengan mengatakan para senator bebas membuat keputusan sendiri tentang rencana perjalanan mereka.
Baca juga: Biden dan Xi Bahas Taiwan di Tengah Lonjakan Ketegangan Lintas Selat
Delegasi itu akan bertemu Tsai pada Kamis sebelum mengakhiri perjalanan mereka pada hari Minggu, menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan.
"Para senator melakukan kunjungan meskipun ada ancaman dari Duta Besar Tiongkok untuk Prancis, yang menunjukkan komitmen teguh mereka terhadap semangat kebebasan dan demokrasi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, pada Selasa.
Duta Besar Tiongkok menulis kepada pemimpin delegasi Prancis Alain Richard, pada Februari, yang mengatakan kunjungannya akan jelas melanggar prinsip satu-Tiongkok dan mengirim sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan.
Beijing telah meningkatkan tekanan pada Taiwan yang demokratis dengan pemerintahan sendiri sejak Tsai berkuasa pada 2016, ketika dia memandang pulau itu sebagai negara yang berdaulat secara de facto dan bukan bagian dari wilayahnya.(AFP/OL-5)
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
Syahganda berpendapat langkah tegas Macron dan Starmer itu harus apresiasi, dan Presiden Prabowo Subianto perlu mengekspresikan penghargaan positif itu secara terbuka.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
NIAT Prancis dan sejumlah negara lain untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai langkah penting dalam peta diplomasi internasional.
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved