Biden dan Xi Bahas Taiwan di Tengah Lonjakan Ketegangan Lintas Selat

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang Taiwan setelah Beijing mengirim sejumlah besar pesawat militer ke zona pertahanan udara pulau itu (ADIZ).

Ditanya seorang reporter tentang provokasi Tiongkok atas Taiwan, Biden mengatakan pada hari Selasa (5/10) bahwa dia dan Xi telah membahas masalah tersebut.

“Saya sudah berbicara dengan Xi (Presiden TiongkokXi Jinping) tentang Taiwan,” kata Biden di Gedung Putih.

“Kami setuju, kami akan mematuhi perjanjian Taiwan, dan kami menjelaskan bahwa saya tidak berpikir dia harus melakukan apa pun selain mematuhi perjanjian,” imbuhnya.

Taiwan mengatakan pihaknya melacak rekor 56 pesawat Tiongkok di ADIZ-nya pada hari Senin, dalam serangkaian manuver militer yang dimulai pada Jumat (1/10), Hari Nasional Tiongkok, dan mendorong pulau itu untuk mengerahkan jet tempur sebagai tanggapan.

Beijing telah meningkatkan kegiatan lintas selat tahun ini, dengan jumlah insiden yang tercatat di jalurnya menjadi dua kali lipat dari tahun 2020.

Sementara itu, AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya, itu terikat hukum untuk melindungi Taiwan dan merupakan sumber dukungan militer dan politik terbesarnya.

Washington tidak memiliki 'kesepakatan' khusus dengan Beijing tentang hubungan lintas selat.

Pada Rabu (6/10), Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan ketegangan lintas selat adalah yang terburuk dalam 40 tahun, dan memperingatkan bahwa Beijing akan mampu melakukan invasi skala penuh ke pulau demokrasi pada tahun 2025.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebelumnya menulis tentang konsekuensi bencana bagi kawasan Asia Pasifik jika Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok.

“Jika demokrasi dan cara hidupnya terancam, Taiwan akan melakukan apa pun untuk mempertahankan diri,” kata Tsai dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Selasa (5/10) di jurnal terkemuka, Foreign Affairs.

Menanggapi artikel Tsai, Global Times yang dikelola pemerintah Tiongkok menuduh presiden dan Partai Progresif Demokratik (DPP)-nya mengubah demokrasi Taiwan menjadi ideologi ekstrem.

“Nasib mereka pasti akan menjadi malapetaka ketika mereka berusaha memisahkan Taiwan dari (sic) Tiongkok,” kata surat kabar Partai Komunis dalam sebuah editorial yang juga menuangkan cemoohan pada AS dan sekutu Barat pulau itu.

“Semakin jauh otoritas DPP berkolusi dengan kekuatan eksternal, semakin dekat mereka pindah ke makam mereka. Tidak ada kekuatan di dunia yang keinginannya untuk membela Taiwan lebih kuat daripada keinginan Tiongkok untuk melawan pemisahan diri dan mencapai reunifikasi. Tidak ada kekuatan yang berani atau mau berjuang sampai mati melawan ekonomi terbesar kedua di dunia, serta kekuatan nuklir, untuk mencegah reunifikasi Tiongkok,” terangnya.

Pembicaraan Zurich

Tiongkok menyalahkan AS atas meningkatnya ketegangan, dengan dua raksasa ekonomi itu berselisih tidak hanya atas Taiwan tetapi juga masalah-masalah termasuk perdagangan, Hong Kong, situasi di wilayah barat jauh Tiongkok di Xinjiang dan virus korona.

Sebelumnya, AS mengumumkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan akan bertemu dengan diplomat top Tiongkok, Yang Jiechi, di Swiss pada Rabu untuk diskusi tatap muka pertama mereka sejak pembicaraan sengit di Alaska pada Maret, yang juga melibatkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. .

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan itu menindaklanjuti panggilan Biden dengan Xi pada 9 September karena mereka terus berusaha untuk secara bertanggung jawab mengelola persaingan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

Panggilan itu mengakhiri kesenjangan hampir tujuh bulan dalam komunikasi langsung antara para pemimpin, dan mereka membahas perlunya memastikan bahwa persaingan antara keduanya, dengan hubungan yang merosot ke level terendah dalam beberapa dekade, tidak mengarah ke konflik.

Surat kabar South China Morning Post Hong Kong mengutip seorang pejabat yang mengetahui pengaturan pertemuan Zurich yang mengatakan tujuannya adalah untuk membangun kembali saluran komunikasi dan menerapkan konsensus yang dicapai antara Xi dan Biden.

“Ini bukan pencairan. Ini bukan merangkul kembali pertunangan,” kata Evan Medeiros, seorang spesialis Asia selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, tentang pertemuan di Zurich.

“Ini tentang menjadi serius dan sistematis tentang kompetisi. Itu berarti menjadi sangat jelas tentang batas-batas, persepsi kami tentang perilaku mereka, terutama jumlah paket serangan angkatan udara baru-baru ini di sekitar Taiwan,” tandasnya. (Aiw/Aljazeera/OL-09)