Taliban Larang Anak Perempuan Kembali ke Sekolah Menengah

ANAK perempuan dikecualikan dari kembali ke sekolah menengah di Afghanistan pada Sabtu (18/9), setelah penguasa baru Taliban hanya memerintahkan anak laki-laki dan guru laki-laki kembali ke kelas.

Kelompok Islam garis keras itu menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat bulan lalu, menjanjikan pemerintahan yang lebih lembut dibandingkan pemerintahan represifnya pada 1990-an, ketika sebagian besar perempuan dilarang bersekolah dan bekerja.

Namun diktat dari kementerian pendidikan merupakan langkah terbaru dari pemerintahan baru untuk mengancam hak-hak perempuan.

"Semua guru dan siswa laki-laki harus menghadiri lembaga pendidikan mereka," kata sebuah pernyataan menjelang kelas dimulai kembali pada hari Sabtu.

Pernyataan itu, yang dikeluarkan pada Jumat malam, tidak menyebutkan guru atau siswa perempuan.

Baca juga: Prancis Tarik Duta Besarnya di Australia dan AS

Sekolah menengah, dengan siswa biasanya berusia antara 13 dan 18 tahun, sering dipisahkan berdasarkan jenis kelamin di Afghanistan. Selama pandemi covid-19, mereka menghadapi penutupan berulang kali dan ditutup sejak Taliban merebut kekuasaan.

Sejak invasi pimpinan AS menggulingkan Taliban pada tahun 2001, kemajuan signifikan telah dibuat terkait pendidikan anak perempuan, dengan jumlah sekolah tiga kali lipat dan melek huruf perempuan hampir dua kali lipat menjadi 30%. Namun, perubahan itu sebagian besar terbatas di kota-kota.

PBB mengatakan sangat khawatir akan masa depan sekolah perempuan di Afghanistan.

"Sangat penting bahwa semua anak perempuan, termasuk anak perempuan yang lebih tua, dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa penundaan lebih lanjut. Untuk itu, kami membutuhkan guru perempuan untuk melanjutkan mengajar," kata badan anak-anak PBB, UNICEF.

Sekolah dasar telah dibuka kembali, dengan anak laki-laki dan perempuan kebanyakan menghadiri kelas terpisah dan beberapa guru perempuan kembali bekerja.

Rezim baru juga mengizinkan perempuan untuk kuliah di universitas swasta, meskipun dengan pembatasan ketat pada pakaian dan gerakan mereka.

Sebagai tanda lebih lanjut bahwa pendekatan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan tidak melunak, mereka telah menutup kementerian urusan perempuan pemerintah dan mengganti kementerian dengan departemen yang terkenal karena menegakkan doktrin agama yang ketat selama pemerintahan pertamanya.

Di Kabul pada hari Jumat, para pekerja terlihat mengangkat tanda untuk Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan di gedung lama Urusan Wanita di ibukota.

Video yang diposting ke media sosial menunjukkan pekerja perempuan dari kementerian melakukan protes di luar setelah kehilangan pekerjaan.

Tidak ada pejabat dari Taliban yang menanggapi permintaan komentar.

Meski masih terpinggirkan, perempuan Afghanistan telah berjuang untuk dan mendapatkan hak-hak dasar dalam 20 tahun terakhir, menjadi anggota parlemen, hakim, pilot dan polisi.

Ratusan ribu perempuan telah memasuki dunia kerja, suatu keharusan dalam beberapa kasus karena banyak wanita menjadi janda atau sekarang mendukung suami yang tidak sah sebagai akibat dari konflik selama beberapa dekade.

Taliban telah menunjukkan sedikit kecenderungan untuk menghormati hak-hak itu, tidak ada perempuan yang dimasukkan dalam pemerintahan dan banyak yang dihentikan untuk kembali bekerja. (Straitstimes/OL-4)