AS akan Menahan Bantuan Militer US$130 Juta ke Mesir

PEMERINTAHAN Biden akan menahan bantuan militer senilai US$130 juta ke Mesir, sampai Kairo mengambil langkah-langkah khusus terkait hak asasi manusia.

Langkah Menteri Luar Negeri Antony Blinken adalah istirahat dengan kebijakan pendahulunya mengesampingkan pemeriksaan kongres pada bantuan militer ke Mesir.

Di masa lalu, pengecualian diberikan untuk membebaskan Pembiayaan Militer Asing untuk pemerintahan Abdel Fattah al-Sisi, senilai US$300 juta tahun fiskal ini, atas dasar kepentingan keamanan nasional AS.

Tetapi kelompok-kelompok hak asasi, yang telah meminta pemerintah untuk memblokir seluruh bantuan senilai US$300 juta, menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah "pengkhianatan" terhadap komitmen AS untuk mempromosikan hak asasi manusia.

"Kami terus membahas keprihatinan serius kami tentang hak asasi manusia di Mesir,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada Selasa (14/9).

“Blinken akan bergerak maju dengan penggunaan US$130 juta jika Pemerintah Mesir secara tegas menangani kondisi khusus terkait hak asasi manusia,” tambahnya.

Baca juga: Pemerintahan AS Diam-diam Loloskan Bantuan Militer untuk Libanon

Sebelumnya, seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa pemerintah akan menyetujui US$170 juta tetapi akan menahan sisa US$130 juta, membuatnya tersedia di tahun fiskal mendatang jika Mesir meningkatkan rekornya.

"Apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Biden adalah mengabaikan persyaratan hak asasi manusia minimal yang diberlakukan oleh Kongres pada sebagian kecil dari bantuan AS, sambil menjaga sebagian kecil dari US$130 juta diblokir pada kondisi yang bahkan lebih dipermudah," kata Eksekutif Direktur kelompok advokasi Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang (DAWN) Sarah Leah Whitson.

Amerika Serikat telah memberikan sekitar US$1,3 miliar bantuan asing ke Mesir setiap tahun sejak tahun fiskal 2017, menurut laporan penelitian kongres.

Sisi, yang menggulingkan Ikhwanul Muslimin pada 2013, telah mengawasi tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang diperketat dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyangkal ada tahanan politik di Mesir dan mengatakan stabilitas dan keamanan adalah yang terpenting.

Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk menempatkan hak asasi manusia di jantung kebijakan luar negerinya dan para pendukung HAM telah mendorong Washington untuk lebih keras terhadap Sisi, meskipun hubungan dengan Mesir telah membaik setelah mediasi Kairo untuk membantu mengakhiri permusuhan pada bulan April antara Israel dan Hamas.

"Jika dedikasi pemerintah terhadap hak asasi manusia tulus, keputusan ini akan sederhana, menahan bantuan militer US$300 juta seperti yang dikondisikan oleh Kongres untuk memberi insentif kepada al-Sisi untuk mengubah arah," kata pernyataan bersama dari banyak kelompok hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International.

Kritik dari kelompok hak asasi atas komitmen Biden untuk mempromosikan hak dan kebebasan di seluruh dunia tidak terbatas pada Mesir.

Mereka mengatakan sementara penekanannya yang meningkat pada masalah ini adalah peningkatan dari posisi pendahulunya Donald Trump, Biden sejauh ini menahan diri dari tindakan yang berdampak. (Straitstimes/OL-5)