Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres, Kamis (26/8), meminta anggota tetap Dewan Keamanan (Dk) PBB untuk menggelar pertemuan membahas situasi terkini di Afghanistan.
Guterres telah mengirimkan surat resmi mengundang Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok untuk pertemuan yang akan digelar pada Senin (30/8).
Sejumlah negara anggota tetap DK PBB itu memang telah berencana menggelar pertemuan mengenai Afghanistan.
Baca juga: Sejak 14 Agustus, Lebih dari 100 Ribu Orang Dievakuasi dari Afghanistan
Rusia sempat disebut enggan ambil bagian dalam pertemuan itu namun akhirnya menyatakan siap terlibat.
Seorang juru bicara Guterres mengonfirmasi rencana pertemuan yang tidak akan melibatkan anggota tidak tetap DK PBB.
DK PBB terakhir menggelar poertemuan mengenai Afghanistan pada 16 Agustus lalu, sehari setelah Taliban merebut kekuasaan di negara itu.
Guterres juga mengecam aksi pengeboman di Bandara Kabul, Kamis (26/8), yang menewaskan puluhan orang termasuk 12 personel militer AS. Aksi pengeboman itu telah diklaim oleh Islamic State (IS). (AFP/OL-1)
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
AS kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Langkah ini menandai veto ke-50 AS terhadap resolusi terkait Israel sejak pertama kali digunakan pada 1970.
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved