Menteri Wu Yakin PBB akan Lebih Tangguh Bersama Taiwan

MENTERI Luar Negeri Taiwan Jaushieh Joseph Wu mengatakan kemampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan semakin meningkat jika menerima Taiwan sebagai anggota.

Saat ini, covid-19 sedang melanda dunia dan telah menyebabkan lebih dari 200 juta orang positif virus tersebut dan empat juta orang meninggal dunia. Apalagi, kini varian delta dari virus tersebut semakin masif menyebar. Taiwan pun mengaku siap berkontribusi kepada masyarakat internasional.

Menteri Wu mengatakan dalam menghadapi gelombang pandemi yang meningkat, Taiwan telah mampu mengendalikannya dengan baik dan karenanya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat serta mitra untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut.

"Taiwan memiliki kemampuan antipandemi yang sangat baik, kemampuan memenuhi kebutuhan rantai pasokan global dengan cepat, dan memberikan bantuan substantif berkelanjutan kepada negara mitra. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang Taiwan memainkan peran konstruktif di dalam struktur PBB," ujar Menteri Wu melalui keterangan pers, Jumat (20/8).

Menteri Wu menyatakan di bawah tekanan Republik Rakyat Tiongkok, yang mana PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan Tiongkok di PBB, tidak menyebutkan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB.

Faktanya, Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di kancah internasional. Tiongkok benar-benar salah jika menyamakan Resolusi 2758 PBB dengan "Prinsip Satu China" Beijing.

Baca juga:  Taiwan Setujui Kandidat Vaksin Covid-19 dari Medigen

Menteri Wu mengatakan, kekonyolan ini juga mencakup poin-poin berikut pemegang paspor Taiwan juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara.

"Satu-satunya alasan perlakuan diskriminatif tersebut adalah masalah kebangsaan. Mengecualikan rakyat Taiwan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa," ungkap Menteri Wu

Menteri Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, Sustainable Development Goals)", tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut "The World Happiness Report 2021" yang diterbitkan oleh "Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN, Sustainable Development Solutions Network)", Taiwan adalah yang tertinggi di Asia Timur dan peringkat ke-24 di dunia. Hal itu, lanjut Menteri Wu, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.

"Lalu, untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan pekerjaan. Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini," tukasnya.

Menteri Wu menyebutkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan, pandemi telah membuat semua negara menyadari berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat.

"Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu," pungkasnya.(RO/OL-5)