Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Utusan ASEAN Minta Akses Penuh Saat Berkunjung ke Myanmar

Atikah Ishmah Winahyu
07/8/2021 18:36
Utusan ASEAN Minta Akses Penuh Saat Berkunjung ke Myanmar
Suasana pertemuan Jenderal Militer Myanmar Min Aung Hlaing dengan Utusan Khusus ASEAN Erywan Yusof.(AFP)

DIPLOMAT Brunei yang ditunjuk ASEAN sebagai utusan khusus untuk Myanmar, Erywan Yusof, meminta diberikan akses penuh. Tepatnya, ketika dirinya mengunjungi negara yang dilanda krisis politik, di mana militer telah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Setelah resmi diangkat ASEAN, Erywan tidak memberikan waktu pasti terkait jadwal kunjungan ke Myanmar. Dirinya telah ditugaskan untuk mengawasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan di Myanmar, serta membuka dialog antara penguasa militer dan pemerintahan terpilih.

Baca juga: RI Tekankan Pentingnya Akses Bagi Utusan Khusus untuk Myanmar

"Rencana kunjungan ke Myanmar sedang dalam proses. Apa yang perlu kami lakukan adalah memastikan kami siap ketika kami pergi ke sana. Tidak seperti kunjungan yang saya lakukan pada Juni lalu," ujar Menteri Luar Negeri Kedua Brunei tersebut kepada wartawan.

Erywan menyebut pihaknya siap membangun ruang diskusi yang lebih substantif. Khususnya, terkait upaya penghentian kekerasan dan mediasi kunjungan ASEAN berikutnya ke Myanmar. Dalam hal ini, sembari menekankan pentingnya pemberian akses penuh ke semua pihak.

Kelompok masyarakat sipil Myanmar diketahui menolak pengangkatan Erywan. Mereka menilai ASEAN seharusnya berkonsultasi dengan lawan junta dan pihak lain. Sementara itu, Erywan berharap pihaknya dapat mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk krisis Myanmar.

Baca juga: Sekjen PBB Sambut Penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

PBB dan banyak negara telah mendesak ASEAN, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, untuk menginisiasi upaya diplomatik. Tujuannya, memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di negara tersebut.

Petinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang menjabat sebagai perdana menteri sementara, berjanji untuk mengadakan pemilihan pada 2023. Pihaknya siap bertindak sesuai konstitusi untuk menghapus pemerintahan Aung San Suu Kyi. Serta, menepis adanya tudingan kudeta militer.(Straitstimes/OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya