Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARA pengunjuk rasa membakar peti mati tiruan dan foto penguasa militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam demonstrasi terbaru menentang kudeta pada Sabtu (3/7).
"Semoga Anda tidak beristirahat dengan tenang" dan "Semoga hari ulang tahun dan hari kematian Anda sama," begitu bunyi pesan di karangan bunga di Kotapraja Theinzayet. Protes serupa terjadi di banyak wilayah di Myanmar.
"Kami membakar ini sebagai kutukan," kata seorang pengunjuk rasa di Kota Mandalay, membakar setumpuk foto Jenderal Min Aung Hlaing.
Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 dengan menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Padahal Suu Kyi telah membawa reformasi demokrasi yang telah membawa Myanmar keluar dari isolasi di bawah junta sebelumnya.
Jenderal Min Aung Hlaing seharusnya pensiun setelah ulang tahunnya yang ke-65 tetapi usia wajib pensiun dibatalkan setelah kudeta militer.
Pihak militer mengatakan asumsi kekuasaan Min Aung Hlaing sejalan dengan konstitusi.
Sebaliknya Sang Jenderal menuduh terjadi kecurangan dalam pemilihan November 2020 yang dimenangi oleh partai Suu Kyi meskipun tuduhan itu dibantah oleh badan pemilihan sebelumnya.
Setelah berkuasa, pihak junta telah berjuang untuk memaksakan otoritasnya dan membungkam kebebasan bersuara dan melakukan tindakan brutal terhadap para demonstran.
Protes terjadi di banyak bagian Myanmar hampir terjadi setiap hari. Aksi pemogokan telah memukul bisnis resmi dan swasta serta pertempuran berkobar di perbatasan.
Selain itu, sekitar 200 ribu orang Myanmar melarikan diri dari rumah mereka akibat ancaman dari pihak penguasa.
Menurut angka dari briefing PBB minggu ini, lebih dari 880 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan lebih dari 5.200 orang ditahan sejak kudeta.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Myanmar membantah angka-angka itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Sabtu (3/7).
Kemenlu Myanmar menilai angka itu sebagai fakta yang tidak dapat diverifikasi. Namun otoritas Myanmar juga tidak memberikan perkiraannya sendiri terkait jumlah kematian dan penahanan. Sejumlah tahanan dibebaskan minggu ini.
Kemenlu Myanmar juga mengeluh bahwa situs PBB memuat tautan ke Pemerintah Persatuan Nasional bawah tanah yang dibentuk oleh penentang junta. Kedua kelompok saling mencap teroris satu sama lain.
Pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer di Myanmar dikutuk oleh negara-negara Barat, beberapa di antaranya telah menjatuhkan sanksi terbatas.
Amerika Serikat pada Jumat (2/7) menambahkan empat perusahaan yang katanya mendukung militer ke daftar hitam perdagangannya dan menjatuhkan sanksi pada pejabat militer utama. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved