MENTERI Luar Negeri (Menlu) Myanmar Wunna Maung Lwin membela rencananya untuk memulihkan demokrasi, setelah pertemuan di mana rekan-rekan perwakilan ASEAN menekan tentara untuk menerapkan perjanjian regional yang dimaksudkan guna mengakhiri kekacauan.
Junta tidak terlalu mengindahkan tuntutan dari ASEAN untuk menghormati "konsensus" yang disepakati pada akhir April 2021 untuk mengakhiri kekerasan dan mengadakan pembicaraan politik dengan lawan-lawannya.
Para menteri luar negeri Asia Tenggara menyatakan kekecewaan mereka dalam pertemuan di Tiongkok atas kemajuan sangat lambat yang dibuat oleh Myanmar dalam proposalnya untuk mengakhiri kekacauan yang terus berlanjut sejak tentara menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Media pemerintah mengutip Wunna Maung Lwin yang mengatakan pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN-Tiongkok bahwa militer telah membuat kemajuan pada peta jalan lima langkahnya sendiri untuk negara tersebut, yang dideklarasikan usai kudeta Februari lalu.
"Menteri memberi tahu pertemuan itu bahwa satu-satunya cara untuk memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni adalah melalui lima poin program masa depan yang dideklarasikan pada Februari," lapor Global New Light of Myanmar.
Maung Lwin mengatakan bahwa sebagian besar poin ini telah dipenuhi, termasuk langkah-langkah pencegahan Covid-19 dan membentuk komisi pemilihan baru untuk menyelidiki dugaan penipuan selama pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, kata surat kabar itu.
Militer membela perebutan kekuasaannya setelah satu dekade langkah tentatif menuju demokrasi, dengan mengatakan komisi pemilihan yang lama telah mengabaikan keluhannya tentang dugaan kecurangan.
Junta telah gagal untuk memaksakan kontrol sejak menggulingkan Suu Kyi, yang termasuk lebih dari 4.500 orang ditahan sejak kudeta.
Pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 849 pengunjuk rasa, kata sebuah kelompok hak asasi manusia.
Khawatir dengan gejolak tersebut, beberapa anggota ASEAN telah menyerukan diakhirinya kekerasan, pembebasan tahanan politik, dan mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri krisis, seruan yang tercermin dalam lima poin konsensus ASEAN.
Tetapi dalam satu-satunya referensi untuk proposal ASEAN, menteri Myanmar yang dikutip mengatakan diskusi dilakukan dengan ramah selama kunjungan minggu lalu dengan dua utusan ASEAN yang juga menyerukan pembebasan tahanan politik.
Para penentang junta telah menunjukkan rasa frustrasi yang meningkat atas ketidakmampuan ASEAN untuk menekan junta dan kegagalannya untuk memasukkan pemangku kepentingan politik lainnya, terutama pemerintah yang digulingkan. Junta telah mencap lawannya itu sebagai teroris.
Surat kabar Global Times milik pemerintah Tiongkok mengutip pemimpin junta Min Aung Hlaing yang mengatakan kepada duta besar Tiongkok bahwa Myanmar bersedia mengoordinasikan pelaksanaan konsensus.
Setelah pertemuan Senin, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bantuan Tiongkok akan sangat dihargai karena ini akan berkontribusi untuk mencapai solusi damai.
Sebuah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh penentang anti-kudeta mengkritik Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar karena menyebut kepala junta sebagai "pemimpin" Myanmar dalam sebuah unggahan di situs webnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
