Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
JUNTA militer Myanmar telah memindahkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan mantan presiden Win Myint dari tempat tinggal mereka di ibu kota ke lokasi yang dirahasiakan.
Keduanya ditahan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari.
"Kami telah mendengar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi telah dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui," kata pemerintah bayangan yang dibentuk partai dan sekutu Liga Nasional untuk Demokrasi atau dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional dalam sebuah pernyataan, Senin (31/5).
Baca juga: Lawan Junta, Guru dan Pelajar Myanmar Mogok
Suu Kyi, yang pernah membela tindakan brutal militer terhadap minoritas Rohingya di Mahkamah Internasional, menghadapi enam tuntutan pidana termasuk melanggar rahasia negara dan menghasut.
Win Myint juga didakwa terkait hasutan dan melanggar pembatasan covid-19.
Kepala tim pembela hukum untuk kedua pemimpin, Khin Maung Zaw, mengatakan Suu Kyi telah mengatakan kepada pengacara, selama pertemuan sebelum penampilannya di pengadilan, 24 Mei lalu, bahwa dia telah dipindahkan pada malam sebelumnya ke lokasi yang tidak dikenal.
"Setelah sidang pengadilan, kami pengacara tidak kontak sama sekali dengan dia," katanya.
"Dia adalah pemimpin yang sangat dicintai di negara kami, jadi kami sangat mengkhawatirkan keselamatannya sejak hari pertama dan kekhawatiran semacam itu masih ada,” imbuhnya.
Melabeli rezim sebagai "dewan militer teroris", Pemerintah Persatuan Nasional mengulangi upaya mereka untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dan mendesak junta bertanggung jawab atas tindakan mereka setelah kudeta dan melawan etnisitas. (Straitstimes/OL-1)
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved