Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKOLAH-sekolah di Myanmar akan kembali dibuka pada Selasa (1/6) untuk pertama kalinya sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta. Namun, para guru dan siswa menentang seruan junta militer untuk memenuhi ruang kelas sebagai bentuk perlawanan.
Empat bulan kekacauan nasional telah mengiringi penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan lebih dari 800 orang tewas oleh pasukan keamanan dan pemogokan nasional yang melumpuhkan ekonomi.
Guru sekolah umum sambil mengenakan seragam hijau dan putih yang diamanatkan oleh kementerian pendidikan, tampak menonjol dalam protes massa awal, bergabung dengan pekerja kereta api, dokter, dan pegawai negeri di jalanan.
Junta militer bersikeras agar sekolah dibuka pada Selasa (1/6) setelah setahun absen karena Covid-19, tetapi banyak pendidik telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat kembali ke pekerjaan yang mereka sukai.
"Saya tidak takut dengan penangkapan dan penyiksaan mereka," kata Shwe Nadi, seorang guru dari ibu kota perdagangan Yangon. Namanya telah diubah demi keselamatannya.
"Saya takut menjadi guru yang mengajarkan propaganda kepada siswa," imbuhnya.
Wanita berusia 28 tahun itu dipecat karena mendukung gerakan pembangkangan sipil, menjadi salah satu dari ribuan guru dan akademisi yang dipecat junta.
“Tentu saja saya merasa tidak enak kehilangan pekerjaan karena saya senang menjadi guru. Meski tidak dibayar dengan baik, kami bangga menjadi guru karena orang lain menghormati kami,” katanya.
Nu May, bukan nama sebenarnya, yang berada di negara bagian selatan Mon juga akan menjauh.
Guru sekolah dasar itu kehilangan gajinya selama berbulan-bulan setelah bergabung dengan boikot nasional, tetapi mengatakan jiwanya murni karena dia berpartisipasi dalam pemogokan.
"Ketika saya melihat bagaimana mereka telah membunuh banyak orang, saya merasa saya tidak ingin menjadi guru mereka lagi," ujarnya.
Beberapa dari mereka yang tewas dalam tindakan keras junta berusia sekolah dasar, dan kelompok amal Save the Children mengatakan korban tewas termasuk 15 anak di bawah usia 16 tahun.
'Kami tidak ingin pengkhianat'
Media yang dikelola junta dalam beberapa hari terakhir memuat gambar pejabat yang menunjukkan pendaftaran sekolah dan menjanjikan bahwa orang tua akan "puas" dengan kembali dibukanya sekolah.
Para siswa di sebuah sekolah dekat ibu kota Naypyidaw membuka upacara setpiece untuk menandai masa jabatan baru dengan membawakan lagu "Pekan Pendaftaran Nasional" di depan menteri pendidikan rezim, menurut surat kabar negara Global New Light of Myanmar.
Tetapi di salah satu sekolah menengah di wilayah Sagaing tengah, sebuah slogan yang dipulas dengan cat merah di bagian depan gedung mendesak anggota staf untuk menjauh.
"Kami tidak ingin ada guru perbudakan militer," demikian tayangan gambar yang dimuat media setempat. "Kami tidak ingin guru yang berkhianat."
Mahasiswa universitas adalah pendorong utama aktivisme politik di bawah hampir lima dekade penguasa militer sebelumnya, yang dengan kasar menekan tanda-tanda perbedaan pendapat publik.
Banyak siswa saat itu terbunuh, dipenjara atau dikeluarkan, dan universitas ditutup selama beberapa tahun.
Beberapa universitas sudah kembali mengadakan kelas, tetapi boikot telah melihat ketidakhadiran yang meluas di kedua sisi podium pengajaran.
"Tidak seorang pun dari teman saya akan pergi," kata seorang mahasiswa jurusan bahasa Inggris di sebuah universitas di Mawlamyine, sebuah kota yang mengalami tindakan keras brutal oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa. "Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi juga."
Kelasnya yang berisi 100 sekarang kosong, meskipun siswa dipanggil oleh beberapa profesor yang tersisa di kampus.
Para pengunjuk rasa telah mencegah orang tua dan guru untuk mengirim anak-anak ke sekolah yang masih memiliki guru yang mau bekerja, dengan mengatakan itu sama saja dengan mendukung rezim militer.
“Jangan sedih bila Anda tidak bisa mendaftarkan anak Anda ke sekolah ketika beberapa orang tua tidak memiliki anak untuk didaftarkan,” bunyi spanduk di wilayah Bago, selatan ibu kota.
Guru Shwe Nadi mengatakan dia akan tetap berkomitmen pada gerakan pembangkangan sipil, meskipun ada ketakutan akan ditahan atau lebih buruk lagi.
"Saya tidak akan lari karena saya tidak melakukan kejahatan apa pun," katanya. "Jika mereka ingin menangkap saya, saya siap,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Satriwan menekankan bahwa Permendikdasmen 7/2025 ini secara egaliter memberikan kesempatan yang sama untuk membuat guru dapat menjadi kepala sekolah.
Program ini akan menyasar guru berusia 50-55 tahun dan akan mendapatkan keistimewaan karena pengalaman mengajar mereka yang sudah lama.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Raco merupakan guru SD sekaligus ranger sambilan yang menjadi tulang punggung literasi di Pulau Komodo.
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved