PBB: Serangan Israel ke Gaza Kemungkinan Kejahatan Perang

SERANGAN udara mematikan Israel di Jalur Gaza yang terjadi baru-baru ini kemungkinan merupakan kejahatan perang. Berbicara pada sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet menyuarakan keprihatinan yang mendalam tentang tingkat kematian dan cedera sipil yang tinggi dari serangan di Gaza, Palestina.

"Jika ditemukan tidak pandang bulu dan tidak proporsional dalam dampaknya terhadap warga sipil dan objek sipil, serangan semacam itu mungkin merupakan kejahatan perang," Bachelet memperingatkan. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti bahwa bangunan yang menjadi sasaran di Gaza, termasuk rumah tempat tinggal, fasilitas medis, dan kantor media, menampung kelompok bersenjata atau digunakan untuk tujuan militer, seperti yang diklaim oleh Israel.

Bachelet juga menekankan bahwa roket yang ditembakkan oleh Hamas tidak pandang bulu dan gagal membedakan antara objek militer dan sipil. Yang dengan demikian jelas melanggar hukum humaniter internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membuat pernyataannya pada awal sesi khusus dewan yang berfokus pada maraknya kekerasan baru-baru ini.

Sebelum gencatan senjata berlangsung Jumat lalu, serangan udara dan tembakan artileri Israel di Gaza menewaskan 253 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.900 orang dalam 11 hari konflik, menurut kementerian kesehatan di Gaza. Roket dan tembakan lainnya dari Gaza merenggut 12 nyawa di Israel, termasuk satu anak dan seorang remaja Arab-Israel, menurut petugas medis. Sekitar 357 orang di Israel terluka.

Di dewan hak asasi, negara-negara sedang memperdebatkan proposal untuk membentuk penyelidikan internasional yang luas terhadap pelanggaran seputar konflik terbaru itu, tetapi juga pelanggaran sistematis di wilayah Palestina dan Israel. Proposal tersebut menyerukan tingkat pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pelanggaran dan akar penyebab mereka dalam konflik Timur Tengah selama beberapa dekade.

Rancangan resolusi yang dipresentasikan oleh Organisasi Kerja Sama Islam menyerukan dewan untuk segera membentuk komisi penyelidikan internasional independen yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur, dan Israel. Para penyelidik, kata teks itu, harus menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan pelanggaran hukum internasional terkait dengan ketegangan yang memicu kekerasan terbaru, tetapi juga akar penyebab ketegangan dan ketidakstabilan yang berulang, termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas kelompok.

"Investigasi harus fokus pada membangun fakta dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum dan harus mencoba mengidentifikasi pelaku untuk memastikan mereka dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, Meirav Eilon Shahar, mengecam sesi dan draf teks. Ia berkeras bahwa itu merupakan contoh lain dari bias dewan terhadap Israel.

"Hamas memulai konflik ini," katanya. Ia menegaskan bahwa organisasi teroris itu telah dengan sengaja meningkatkan ketegangan di Jerusalem untuk membenarkan serangannya.

Menunjuk ke 4.400 roket yang diluncurkan di kota-kota Israel, dia mendesak dewan untuk tidak memberanikan diri dan memberi penghargaan kepada Hamas atas perilaku seperti itu dan menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki membalas klaim itu. Ia mengatakan kepada dewan, "Kami menolak untuk menyamakan antara penjajah dan yang terjajah."

Menuduh Israel melembagakan sistem apartheid berdasarkan pemindahan paksa rakyatnya, dia menegaskan bahwa hak untuk membela diri dan hak untuk melawan pendudukan ialah hak yang mereka miliki sebagai rakyat Palestina. Jika resolusi lolos, itu akan membuat komisi penyelidikan terbuka (COI) pertama dewan sebagai penyelidikan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh dewan.

COI lain, seperti yang ada di Suriah, perlu diperbarui mandatnya setiap tahun. Sementara dewan sebelumnya telah memerintahkan delapan penyelidikan atas pelanggaran hak yang dilakukan di wilayah Palestina, ini akan menjadi yang pertama dengan mandat untuk memeriksa akar penyebab dalam konflik yang berkepanjangan dan menyelidiki pelanggaran sistematis yang dilakukan di Israel.

Masih belum jelas cukup atau tidak dukungan di dewan untuk mengesahkan resolusi tersebut. Sebanyak 20 anggota dewan termasuk di antara 66 negara yang mendukung penyelenggaraan sesi khusus tersebut.

Sesi Kamis (27/5) menandai pertemuan luar biasa ke-30 sejak pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia sejak 15 tahun lalu. Ini akan menjadi fokus kesembilan di Israel yang telah lama dikeluhkan menghadapi bias di dewan. (Straitstimes/OL-14)