Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung Israel menunda sidang rencana pengusiran paksa keluarga Palestina di lingkungan Jerusalem Timur yang diduduki, Sheikh Jarrah, karena ketegangan di kota itu meningkat, dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah sekarang dapat memiliki ruang untuk meredakan situasi di Jerusalem, tempat kasus pengadilan dan gesekan selama bulan suci Ramadan telah menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel.
Setidaknya 90 warga Palestina terluka, Sabtu (8/5) malam, dalam tindakan keras polisi Israel terhadap pengunjuk rasa di luar Kota Tua Jerusalem ketika puluhan ribu jamaah Muslim berdoa di Masjid Al-Aqsa, pada malam suci Lailatul Qadar.
Baca juga: Kerusuhan Jerusalem, Warga Palestina Terluka Bertambah
Kekerasan itu terjadi setelah pasukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan melukai lebih dari 200 warga Palestina pada Jumat (7/5) malam. Pasukan Israel mengatakan 17 perwira mereka terluka selama dua hari terakhir.
Mahkamah Agung Israel, Senin (10/5), akan mendengarkan banding terhadap rencana penggusuran beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah.
Pengadilan yang lebih rendah telah mendukung klaim pemukim Yahudi atas tanah tempat rumah-rumah orang Palestina berada, sebuah keputusan yang dinilai Palestina sebagai upaya Israel untuk mengusir mereka dari Jerusalem yang diperebutkan.
Namun, dalam langkah hukum menit-menit terakhir, para pemohon meminta pengadilan meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Avichai Mandelblit, membuka jalan bagi sidang pada Senin (10/5) untuk ditunda dan kemungkinan dia bisa melarang penggusuran tersebut.
Seorang juru bicara Mandelblit mengatakan pengadilan setuju menerima pengajuan di masa depan dari Jaksa Agung dan bahwa sesi baru akan dijadwalkan dalam 30 hari.
"Saya sangat optimistis karena keputusan pengadilan," kata Nabil al-Kurd, 77, salah satu warga Palestina yang menghadapi penggusuran.
"Kami duduk di sini di negara kami, di tanah kami. Kami tidak akan menyerah,” imbuhnya.
Sementara itu, di rumah pemukim di seberang jalan, Yaakov, 42, mengatakan penundaan pengadilan adalah aib.
"Mereka seharusnya mengambil sikap dan menunjukkan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan di Israel segera dihukum dan tidak diberi imbalan atas perilaku buruk mereka," katanya menolak mengidentifikasi dirinya lebih lanjut.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada Senin (10/5) untuk menggelar diskusi pribadi tentang ketegangan yang meningkat di Jerusalem Timur, sekitar Al-Aqsa.
Para diplomat mengatakan pengarahan itu diminta oleh hampir dua pertiga dari 15 anggota dewan yaitu Tunisia, Irlandia, Tiongkok, Estonia, Prancis, Norwegia, Niger, St Vincent dan Grenadines, serta Vietnam.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengungkapkan keprihatinan serius tentang kekerasan di Jerusalem dalam beberapa hari terakhir dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Israel, Minggu (9/5).
"Sullivan juga menegaskan kembali keprihatinan serius Amerika Serikat tentang potensi penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah," kata Gedung Putih dalam pembacaan panggilan antara Sullivan dan Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat.
"Mereka sepakat bahwa peluncuran serangan roket dan balon pembakar dari Gaza ke Israel tidak dapat diterima dan harus dikutuk," tambahnya.
Sullivan juga menyatakan komitmen pemerintahan Biden untuk keamanan Israel dan untuk mendukung perdamaian serta stabilitas di seluruh Timur Tengah dan akan tetap terlibat untuk mempromosikan ketenangan di Yerusalem di hari-hari mendatang.
Badan hak anak PBB (UNICEF) mengatakan setidaknya 29 anak Palestina telah terluka dan delapan ditangkap dalam tindakan keras Israel terhadap demonstrasi di Yerusalem Timur yang diduduki selama dua hari terakhir.
“Seorang balita berusia satu tahun termasuk di antara mereka yang terluka. Beberapa anak dibawa untuk dirawat di rumah sakit dengan luka di kepala dan tulang belakang,” kata UNICEF dalam sebuah pernyataan, Minggu.
“UNICEF menerima laporan bahwa ambulans dilarang tiba di lokasi untuk membantu dan mengevakuasi yang terluka dan bahwa sebuah klinik di tempat dilaporkan diserang dan digeledah,” tambahnya. (Aljazeera/Straitstimes/OL-1)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved