Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
JUNTA militer Myanmar kembali menunda proses pengadilan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi pada Senin (26/4).
Negara itu berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan peraih Nobel itu dalam kudeta yang terjadi pada 1 Februari. Kudeta tersebut mengalihkan negara itu kembali ke pemerintahan junta setelah percobaan singkat dengan demokrasi.
Sebagian besar penduduk turun ke jalan sebagai bentuk protes, dengan pasukan keamanan melancarkan serangan brutal untuk mengatasi pemberontakan besar-besaran.
Baca juga: Obama Desak Dunia untuk Lawan Junta Myanmar
Sementara itu, Suu Kyi telah menjalani tahanan rumah, dengan junta menuntutnya di bawah enam kasus. Tetapi, kata pengacaranya Min Min Soe, Senin (26/4), pergerakan kasusnya sekali lagi ditunda hingga 10 Mei.
Dua belas minggu sejak Suu Kyi ditahan, Min Min Soe mengatakan pengacaranya masih belum mendapat izin untuk bertemu langsung dengan klien mereka.
"Ketika hakim bertanya (kepada polisi) tahap mana yang telah mereka capai, mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi tahu secara spesifik," katanya kepada AFP, seraya menambahkan bahwa Suu Kyi frustrasi dengan langkah lambat tersebut.
"Saya pikir dia tidak mendapatkan akses untuk menonton berita dan TV. Saya kira dia tidak tahu situasi saat ini yang terjadi di negara ini," katanya.
Selain tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi, penonaktifan data seluler yang diberlakukan junta juga telah mencegah konferensi video dalam sidang sebelumnya.
Tuduhan paling serius yang dihadapi Suu Kyi berada di bawah undang-undang rahasia negara, dengan persidangan dijadwalkan di Yangon pada 6 Mei.
Aksi protes nasional berlanjut pada Senin (26/4), dengan para demonstran di selatan memegang tanda yang bertuliskan "Bebaskan para pemimpin kami" dan melambai-lambaikan bendera merah yang dihiasi dengan burung merak emas, simbol Partai Liga Nasional untuk Demokrasi.
Di pusat komersial Yangon, puluhan pengunjuk rasa ambil bagian dalam flash mob yang hanya berlangsung 10 menit. Sambil melambaikan hormat tiga jari, mereka meneriakkan, "Basmi tentara fasis!" (AFP/OL-1)
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved