Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
AKTIVIS pro-demokrasi Myanmar, pada Selasa (13/4), berjanji untuk mengadakan serangkaian aksi protes pekan ini untuk mempertahankan tekanan pada penguasa militer selama liburan terpenting negara itu tahun ini.
Liburan Tahun Baru selama lima hari, yang dikenal sebagai Thingyan, biasanya dirayakan dengan doa, ritual pembersihan patung Buddha di kuil, dan melempar air dengan semangat tinggi ke jalanan.
Aktivis mendesak orang-orang tahun ini untuk melakukan aksi protes simbolis dari awal liburan pada Selasa. "Dewan militer tidak memiliki Thingyan. Kekuatan rakyat ada di tangan rakyat," tulis Ei Thinzar Maung, pemimpin kelompok aksi protes General Strike Collaboration Committee, di Facebook.
Ei Thinzar Maung mengatakan aksi protes yang direncanakan lainnya terhadap junta, termasuk percikan cat merah di trotoar dan membunyikan klakson mobil.
Aktivis juga menyerukan hari hening untuk memperingati para korban kekerasan dan untuk hari ketaatan beragama pada Sabtu. Pengikut agama lain di negara yang mayoritas beragama Buddha itu didesak untuk mengikuti seruan para pemimpin mereka.
Itu akan menjadi liburan tahun baru kedua berturut-turut yang terganggu setelah pandemi virus korona yang membatalkan perayaan tersebut tahun lalu.
Kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021 lalu telah menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis setelah 10 tahun langkah tentatif menuju demokrasi ketika militer mundur dari politik dan memungkinkan Aung San Suu Kyi untuk membentuk pemerintahan setelah partainya memenangkan pemilu 2015.
Militer mengatakan bahwa pihaknya harus menggulingkan pemerintahannya karena pemilu pada November 2020 yang dimenangi lagi oleh Liga Nasional untuk Demokrasi telah dicurangi. Komisi pemilihan pun menepis tuduhan tersebut.
Kudeta tersebut telah memicu aksi protes harian oleh mereka yang menentang pemerintahan militer, tetapi dengan harga yang mahal, dengan pasukan keamanan membunuh 710 pengunjuk rasa, menurut penghitungan kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Itu termasuk 82 orang tewas di kota Bago, sekitar 70 km timur laut Yangon, pada Jumat.
Rincian kekerasan tersebut sulit diverifikasi karena pembatasan junta pada Internet broadband dan layanan data seluler.
Seorang juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
"Kami tidak merayakan Thingyan tahun ini karena lebih dari 700 jiwa pemberani kami yang tidak bersalah dibunuh oleh pasukan junta yang tidak manusiawi secara tidak sah. Kami yakin kami akan memenangkan revolusi ini," kata salah satu pengguna Twitter yang diidentifikasi sebagai Shwe Ei. (Straits Times/Nur/OL-09)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved