Imbas Kudeta, AS Tangguhkan Pakta Perdagangan dengan Myanmar

AMERIKA Serikat (AS) menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar dan memimpin kecaman internasional atas tindakan keras junta militer terhadap para demonstran.

Tentara dan polisi Myanmar telah membunuh ratusan orang dalam kampanye brutal melawan protes antikudeta massal yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Setidaknya 107 orang, termasuk tujuh anak, tewas, Sabtu (27/3), ketika militer menggelar parade besar untuk Hari Angkatan Bersenjata, menurut PBB.

Baca juga: UNICEF: Kekerasan di Myanmar Bisa Jadi Bencana Bagi Kaum Muda

Lebih dari 450 orang telah tewas dalam tindakan keras terhadap protes sejak kudeta 1 Februari, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Pasukan keamanan menggunakan peluru karet dan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden, Senin (29/3), mengumumkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi 2013 akan tetap ditangguhkan sampai demokrasi dipulihkan.

"Amerika Serikat mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil," kata Perwakilan Dagang AS Katherine Tai.

Pernyataan tersebut secara efektif menghapus Myanmar dari Sistem Preferensi Umum, dengan AS memberikan akses bebas bea ke beberapa impor dari negara berkembang jika mereka memenuhi standar utama.

Terlepas dari aksi kekerasan akhir pekan, pengunjuk rasa muncul saat fajar di kota-kota di seluruh negeri. Ratusan orang bergerak melalui kota Plate, di wilayah Mandalay, dengan spanduk bertuliskan, “Rakyat tidak akan pernah bisa dikalahkan.”

Di wilayah Sagaing, ratusan pelayat berbaris di jalan untuk memberi penghormatan kepada siswa perawat berusia 20 tahun, Thinzar Hein, yang ditembak mati saat membantu petugas penyelamat memberikan pertolongan pertama kepada pengunjuk rasa yang terluka.

Saat korban anak-anak meningkat, 60 anak muda di sebuah kota di negara bagian Karen timur menggelar parade protes mereka sendiri ditemani ibu mereka, media lokal melaporkan.

Di Yangon, seorang anak perempuan berusia satu tahun sedang dalam proses pemulihan pascaoperasi setelah matanya ditembak dengan peluru karet saat bermain di dekat rumahnya pada Sabtu (27/1), yang juga merupakan hari ulang tahunnya.

Penangguhan AS atas kesepakatan perdagangan terjadi setelah Biden mengutuk peristiwa akhir pekan itu, sementara utusan hak asasi PBB mengecam tindakan memalukan, pengecut, dan brutal dari pasukan keamanan.

“Kekerasan benar-benar tidak dapat diterima," kata Sekjen PBB Antonio Guterres, Senin (29/3), menyerukan front persatuan global untuk menekan junta.

"Kita membutuhkan lebih banyak persatuan dan lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan guna memastikan bahwa situasinya berbalik," katanya.

Dewan Keamanan PBB akan bertemu Rabu (31/3) untuk membahas situasi tersebut, menurut sumber diplomatik, setelah Inggris menyerukan pembicaraan darurat.

Tiongkok menambahkan suaranya ke seruan keprihatinan internasional, menyerukan pengekangan dari semua sisi.

“Kekerasan dan bentrokan berdarah tidak memenuhi kepentingan pihak manapun. Korbannya adalah orang-orang Myanmar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Zhao Lijian.

Rusia, Senin (29/3), mengakui pihaknya mengembangkan hubungan dengan Myanmar setelah wakil menteri pertahanan Alexander Fomin dan pejabat lainnya bergabung dalam parade akhir pekan. Namun, negara itu mengatakan kehadiran para pejabat bukan berarti mereka menyetujui peristiwa tragis yang terjadi di Myanmar.

"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah korban sipil," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Sejauh ini, permohonan pengekangan yang disampaikan berulang-ulang, bahkan sanksi internasional tidak berhasil meluluhkan para jenderal.

Kebrutalan berlanjut pada Senin (29/3) di Yangon, dengan tiga orang tewas, termasuk seorang anak berusia 20 tahun yang ditembak mati, kata petugas penyelamat.

Satu orang juga tewas di Kota Bago dan seorang petugas polisi juga tewas di Mandalay setelah dibakar pengunjuk rasa, menurut media pemerintah.

Diperkirakan 3.000 orang melarikan diri melalui hutan untuk mencari keselamatan di seberang perbatasan di Thailand, Minggu (28/3), menyusul serangan udara yang ditargetkan di Negara Bagian Karen di Myanmar timur, menurut kelompok masyarakat sipil Organisasi Perempuan Karen.

Namun, sekitar 2.000 orang didorong mundur ketika mereka mendekati perbatasan Thailand. Seorang juru bicara kementerian luar negeri Thailand membantahnya.

Menurut Hsa Moo, warga etnik Karen dan aktivis hak asasi manusia, serangan udara akhir pekan menewaskan empat orang dan menyebabkan sembilan lainnya luka-luka. Serangan udara tersebut menargetkan Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok bersenjata non-negara terbesar di negara itu.

Ada kekhawatiran bahwa militer Myanmar akan melancarkan operasi besar-besaran terhadap pemberontak Karen, yang dapat memaksa lebih banyak orang meninggalkan rumah mereka. (Straitstimes/OL-1)