Pemerintah AS Beri Izin Warga Myanmar Menetap Lebih Lama

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) akan memberikan pembebasan deportasi sementara dan izin kerja kepada warga Myanmar yang tinggal di AS karena situasi di negara mereka yang belum kondusif akibat tindakan keras militer setelah kudeta 1 Februari.

“Keputusan ini membuat sekitar 1.600 warga Myanmar yang sudah berada di AS, termasuk diplomat yang berselisih dengan junta Myanmar, akan memenuhi syarat untuk Status Dilindungi Sementara selama 18 bulan,” kata pejabat senior pemerintah pada Jumat (12/3).

Program ini memberikan imigran yang tidak dapat kembali ke negara mereka dengan selamat, karena alasan seperti bencana alam atau konflik bersenjata, kemampuan untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat secara legal untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang.

Para pejabat mengatakan situasi di Myanmar setelah militer merebut kekuasaan menghalangi warga negara Myanmar untuk kembali, dengan penahanan sewenang-wenang dan kondisi kemanusiaan yang memburuk.

Penyelidik hak asasi manusia PBB di Myanmar Thomas Andrews mengatakan pada Kamis (11/3) bahwa junta telah menewaskan sedikitnya 70 orang dan menahan lebih dari 2.000 orang.

Beberapa diplomat Myanmar yang ditempatkan di AS telah berbicara secara terbuka menentang militer, termasuk Perwakilan Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa Kyaw Moe Tun.

“Para diplomat yang bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil dalam solidaritas dengan warga negaranya akan dapat tinggal di Amerika Serikat di bawah program tersebut,” kata seorang pejabat.

"Kami ingin mereka tahu bahwa mereka dapat melakukannya dengan aman," imbuh pejabat itu.

Para pejabat AS mengatakan, lebih banyak hukuman mungkin akan diberlakukan, kecuali militer berbalik arah.

"Jika mereka tidak memulihkan demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, maka kami akan terus mengambil tindakan terhadap para pemimpin militer dan jaringan keuangan mereka," kata seorang pejabat.

Presiden AS Joe Biden bulan lalu memerintahkan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah sipil Myanmar, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.

Awal pekan ini, Washington menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan. (Aiw/Aljazeera/OL-09)