Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN petani memblokade jalan-jalan utama di seluruh India, selama beberapa jam, Sabtu (6/2), mendesak agar pemerintah mencabut undang-undang pertanian baru yang telah menyebabkan aksi protes besar selama berbulan-bulan.
Para pengunjuk rasa menggunakan traktor, truk, dan batu besar untuk memblokade jalan.
Mereka membawa spanduk dan bendera yang mengecam UU, yang menurut mereka, akan membuat para petani menjadi semakin miskin dan tergantung pada belas kasihan perusahaan.
"Kami akan terus berjuang sampai napas terakhir kami," seru Jhajjan Singh, 80, petani yang berada di lokasi protes di Ghazipur.
Baca juga: Ribuan Warga Myanmar Turun ke Jalan di Yangon Memprotes Kudeta
Pihak berwenang mengerahkan ribuan pasukan keamanan, terutama di luar Delhi, tempat para petani berkemah di tiga lokasi utama selama lebih dari dua bulan.
Para petani mengatakan mereka tidak akan pergi sampai pemerintah mencabut undang-undang tersebut.
Blokade yang dilakukan pada Sabtu (6/2) tersebut dimulai pada tengah hari dan berlangsung selama tiga jam. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan.
Beberapa putaran pembicaraan antara petani dan pemerintah gagal menghasilkan terobosan apa pun. Pemerintah mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk memodernisasi pertanian India.
Menteri Pertanian India Narendra Singh Tomar mempertahankan undang-undang itu di parlemen, Jumat (5/2), yang mengurangi harapan penyelesaian yang cepat dan tidak menawarkan untuk melanjutkan pembicaraan dengan para petani.
Aksi protes berubah menjadi kekerasan pada 26 Januari, pada Hari Republik India, ketika sekelompok petani yang mengendarai traktor berubah arah dari rute protes dan menyerbu Benteng Merah abad ke-17.
Ratusan polisi terluka, begitu pula para petani. Dan ada seorang pengunjuk rasa yang meninggal.
Para pemimpin petani mengutuk kekerasan itu tetapi mengatakan mereka tidak akan menghentikan aksi protes tersebut.
Sejak itu, pihak berwenang meningkatkan keamanan di lokasi protes di luar Delhi secara signifikan, dengan menambahkan paku besi dan barikade baja untuk menghentikan para petani memasuki ibu kota.
Kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia meminta pihak berwenang dan pengunjuk rasa menahan diri.
"Hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai harus dilindungi baik secara daring dan luring. Sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dengan menghormati Hak Asasi Manusia untuk semua," kata komisaris tinggi HAM PBB lewat Twitter, Jumat (5/2). (The Guardian/OL-1)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Kementan memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak langsung cerminkan petani semakin sejahtera.
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved