Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menuding Tiongkok telah melakukan genosida terhadap warga Uighur dan sebagian besar kaum Muslim lainnya. Hal itu diutarakan Pompeo di hari terakhirnya sebagai menteri.
"Saya yakin genosida ini sedang berlangsung. Kami melihat ada upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara-partai Tiongkok," pungkas Pompeo dalam sebuah pernyataan.
"Kami tidak akan tinggal diam. Jika Partai Komunis Tiongkok diizinkan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap rakyatnya sendiri, bayangkan apa yang akan berani dilakukan untuk dunia luar," imbuhnya.
Baca juga: Hampir 40 Negara Minta Tiongkok Hormati HAM Warga Uighur
Kritik keras Pompeo terhadap Beijing menjadi ciri khasnya selama menjabat sebagai Menlu AS. Dia berulang kali menyebut perlakuan Tiongkok terhadap warga Uighur, mengingatkan pada kebijakan Nazi Jerman.
Pompeo mendesak semua badan internasional, termasuk pengadilan, untuk menangani perlakuan Tiongkok terhadap Uighur. Serta, menyuarakan keyakinan bahwa AS terus meningkatkan tekanan.
Kelompok hak asasi meyakini bahwa sekitar satu juta warga Uighur dan Muslim berbahasa Turki lainnya, telah dipenjara di kamp wilayah barat Xinjiang. Tiongkok dituding memaksa kaum Uighur untuk masuk dalam budaya mayoritas Han, dengan menghapus ketentuan Islam.
Termasuk, memaksa umat Muslim untuk makan daging babi dan minum alkohol. Padahal, kedua hal itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, Tiongkok menyangkal tudingan tersebut dan berdalih bahwa kamp merupakan pusat pelatihan kejuruan, yang bertujuan mengurangi ekstremisme Islam pascaserangan.
Baca juga: Meksiko Desak Biden Reformasi Kebijakan Imigrasi
Antony Blinken, yang ditunjuk Presiden AS terpilih Joe Biden untuk menggantikan Pompeo, setuju dengan tudingan genosida. "Itu akan menjadi penilaian saya juga (terhadap Tiongkok),” tutur Blinken. Dia dan calon ‘pembantu’ Biden lainnya menjanjikan tindakan tegas terhadap Tiongkok.
Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur yang berbasis di Washington, berharap bahwa tudingan genosida akan mengarah pada upaya lebih lanjut. Seperti, memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing pada tahun depan.
"Implikasinya sangat besar. Tidak terpikirkan untuk melanjutkan 'bisnis seperti biasa', dengan negara yang melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan," tegas kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.(CNA/OL-11)
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Muslim Muda Banten (FMMB) mengutuk keras tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat muslim yang ada di Uighur.
Tiongkok mengubah nama ratusan desa di wilayah Xinjiang sebagai sebuah upaya menghapus makna budaya dan agama bagi etnis Uighur,
Salah satu perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam Bersatu (AMIB), Amril, menduga Abdulhakim dan organisasinya mendukung Israel dibandingkan Palestina.
Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur, Abdulhakim Idris diduga menjadi corong kepentingan negara barat.
POLISI antihuru hara berpatroli di lingkungan perkotaan dekat ibu kota India pada Rabu (2/8), setelah meletusnya dua kasus kerusuhan sektarian yang telah menewaskan enam orang.
Wang Xiaohing berdalih tindakan ini untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik, serta kontrol sosial di seluruh negeri.
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Pemerintah Tiongkok mengumumkan 30 orang tewas setelah hujan deras yang melanda Beijing beberapa hari terakhir.
Pemerintah akan memberikan keluarga sebesar RMB3.600 (sekitar Rp8,2 juta) per tahun untuk setiap anak di bawah usia tiga tahun,
Wamendag Dyah Roro mengapresiasi capaian ini, ekspor kopi tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tapi juga menjadi salah satu sumber devisa negara
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved