Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (18/1) mendesak Israel untuk menghentikan dan membatalkan keputusannya pada pekan lalu untuk membangun 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut Guterres, keputusan tersebut merupakan hambatan utama bagi pencapaian solusi dua negara serta perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif di Timur Tengah.
Pembentukan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tegasnya, tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran yang mencolok menurut hukum internasional.
"Perluasan permukiman semakin mengikis kemungkinan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan Negara Palestina yang berdaulat dan berdampingan berdasarkan garis perbatasan sebelum 1967," kata Guterres.
Israel pada Minggu (17/1) menyetujui pembangunan 780 rumah di Tepi Barat yang diduduki, yang dipesan Senin sebelumnya oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh banyak komunitas internasional.
Saat ini ada sekitar 450.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat yang tinggal di tengah-tengah sekitar 2,8 juta orang Palestina. (AFP/OL-14)
