Biden Diminta Reformasi Kendali Tunggal atas Senjata Nuklir AS

MANTAN Menteri Pertahanan AS William Perry meminta Presiden terpilih Joe Biden untuk mereformasi sistem yang memberikan kendali tunggal atas senjata nuklir negara kepada presiden. Ia menyebutnya sebagai ketinggalan zaman, tidak perlu dan sangat berbahaya.

Seruan tersebut datang pada hari yang sama dengan Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara dengan pemimpin tertinggi militer negara itu tentang memastikan bahwa Presiden AS Donald Trump tidak bisa meluncurkan serangan nuklir di hari-hari terakhirnya menjabat.

"Begitu menjabat, Biden harus mengumumkan bahwa dia akan berbagi kewenangan untuk menggunakan senjata nuklir dengan kelompok terpilih di Kongres," kata Perry, yang bertugas di bawah Presiden Bill Clinton.

Dia menulis di majalah Politico dengan Tom Collina dari Ploughshares Fund, yang mendukung kontrol nuklir yang lebih kuat. Mereka mengatakan Biden, yang akan menjabat pada 20 Januari, juga harus menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah memulai perang nuklir dan hanya akan menggunakan bom sebagai pembalasan.

Artikel tersebut berpendapat bahwa sistem saat ini memberi presiden mana pun kekuatan seperti dewa untuk memberikan kehancuran global dalam sekejap. Sebuah pendekatan yang oleh para penulis disebut tidak demokratis, ketinggalan zaman, tidak perlu dan sangat berbahaya.

"Apakah kami benar-benar berpikir bahwa Trump cukup bertanggung jawab untuk mempercayainya dengan kekuatan untuk mengakhiri dunia?" kata Perry yang menjadi menteri pertahanan dari tahun 1994 hingga 1997.

baca juga: Trump Sedang Labil, Ketua DPR AS Antisipasi Peluncuran Nuklir

Presiden Amerika setiap saat didampingi oleh seorang pembantu militer yang membawa koper yang berisi kode rahasia dan informasi yang dibutuhkan untuk meluncurkan serangan nuklir. Perry dan Collina memperingatkan bahwa presiden memiliki otoritas mutlak untuk memulai perang nuklir.

"Dalam beberapa menit, Trump dapat melepaskan ratusan bom atom, atau hanya satu. Dia tidak membutuhkan opini kedua. Menteri Pertahanan tidak punya suara. Kongres tidak memiliki peran.  Mengapa kita mengambil risiko ini?" tanya mereka. (AFP/OL-3)