PM Jepang Serukan Reformasi DK PBB dalam Pidato Perdana

PERDANA Menteri baru Jepang Yoshide Suga menuntut reformasi Dewan Keamanan PBB melalui pidato perdananya di Majelis Umum .

Suga menuntut reformasi untuk mencerminkan realitas abad ke-21 dan menyebut sebagai tugas mendesak saat PBB menandai ulang tahun yang ke-75.

“PBB sangat membutuhkan pemerintahan yang netral dan adil lebih dari sebelumnya,” kata Yoshihide sambil menekankan multilateralisme.

Mengacu pada dugaan penculikan orang Jepang oleh Korea Utara sebagai masalah yang menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional, Suga menekankan tidak ada waktu yang hilang sebelum kami menyelesaikan masalah penculikan.

“Posisi Jepang tetap tidak berubah. Jepang berupaya untuk menormalisasi hubungannya dengan Korea Utara, sesuai dengan Japan-DPRK Pyongyang Declaration, melalui penyelesaian secara komprehensif masalah-masalah yang luar biasa seperti penculikan, masalah nuklir dan rudal, serta penyelesaian masa lalu yang tidak menguntungkan," ungkap Suga.

Baca juga: Suga Harus Segera Atasi Masalah Ekonomi

Dia pun siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa syarat apa pun.

“Membangun hubungan yang konstruktif antara Jepang dan Korea Utara tidak hanya akan melayani kepentingan kedua belah pihak tetapi juga memberikan kontribusi yang besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil tindakan dengan semua dedikasi saya,” ujarnya.

Suga menjanjikan komitmen negaranya untuk pengembangan kapasitas personel penjaga perdamaian bekerja sama dengan negara-negara Afrika dan Asia.

“Krisis (covid-19) saat ini tidak boleh membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Keterlibatan PBB dalam operasi penjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian tetap penting,” tuturnya.

Yoshihide menjadi pemimpin Jepang pekan lalu setelah pendahulunya, Shinzo Abe, mengundurkan diri karena komplikasi kesehatan.(AA/OL-5)