Pemilu 2020 Pantai Gading Berisiko Timbulkan Kerusuhan

Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara baru-baru ini mengumumkan bahwa dia mencalonkan diri untuk pemilihan kembali dalam pemilihan 31 Oktober mendatang. Pengumuman tersebut telah menimbulkan ketakutan akan terjadinya kerusuhan di negara yang tidak asing dengan kekerasan pemilu.

Satu dekade memimpin Pantai Gading tidak membuat Ouattara puas. Dia mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai kepala negara, meskipun konstitusi membatasi jabatan presiden hanya 2 periode.

Dikutip France24, pemerintah telah mempertahankan keputusan tersebut dengan alasan bahwa penghitungan waktu harus disetel ulang ke nol, mengingat konstitusi negara Afrika Barat itu telah direformasi pada 2016.

Keputusan Ouattara telah menyebabkan kerusuhan dan bentrokan yang meluas antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa. Sejauh ini dilaporkan bentrokan itu mengakibatkan setidaknya 6 korban jiwa.

Dengan pemilihan umum yang dijadwalkan pada 31 Oktober, sejumlah hasil dimungkinkan. Namun, bayangan kerusuhan kembali menjadi ketakutan di negara itu.

Diketahui, pada tahun 2010-11, Pantai Gading jatuh ke dalam krisis berdarah pasca pemilu yang merenggut lebih dari 3.000 nyawa. Kerusuhan terjadi di ibu kota ekonomi Abidjan. Kuburan massal digali dan langsung diisi para korban.

Kekerasan dipicu oleh hasil pemilihan presiden yang disengketakan. Presiden negara saat itu, Laurent Gbagbo mengumumkan kemenangan di putaran kedua. Begitu pula penantang utamanya, Alassane Ouattara, melakukan hal serupa.

Tidak ada yang mau mundur atau menerima kekalahan. Krisis pun memuncak dengan penangkapan Gbagbo oleh pasukan pro-Ouattara yang didukung Prancis pada April 2011.

Ouattara dilantik satu bulan kemudian, sementara Gbagbo dikirim ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca juga: Biden Berjanji Persatukan Amerika Serikat

"Sementara beberapa aktor politik masih ada dan lingkungannya sangat berbeda," kata Flan Moquet César, Direktur Pusat Penelitian Politik Abidjan.

Sebelum pemilihan umum 2010, negara itu terpecah menjadi dua akibat perang saudara. Utara dikuasai pemberontak dan Selatan dikuasai pemerintah.

Ousmane Zina, dosen ilmu politik di Universitas Bouake mengatakan setelah Gbagbo berulang kali menunda pemilihan, panggung politik siap untuk krisis. Dia berpikir bahwa kekuasaan telah menjadi lebih terpusat sejak 2010.

Menurut Zina, saat ini memang tidak ada faksi pemberontak bersenjata yang besar untuk dilawan. Namun, ini bukan berarti tidak ada kemungkinan terjadinya kerusuhan.

"Polarisasi politik dan sosial yang kita miliki saat ini di Pantai Gading berarti pasti akan ada saat-saat ketegangan, tapi ini akan cepat dijinakkan. Akan ada pertempuran di jalan, tapi bukan konflik besar yang melanda seluruh negeri," pungkasnya. (France24/OL-14)