Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Tabloid Apple Daily Hong Kong menanggapi penangkapan pemiliknya Jimmy Lai dengan menyerukan perlawanan pada judul halaman depan Selasa (11/8). Tabloid pro-demokrasi itu menulis 'Apple Daily Harus Terus Berjuang' dengan gambar Lai diborgol, setelah ditangkap atas dugaan pelanggaran undang-undang keamanan baru.
Dikutip CNA, lebih dari 500.000 eksemplar dicetak untuk edisi kali ini. Jumlah tersebut naik secara signifikan dari biasanya, yakni 100.000 eksemplar.
Pembaca mengantre sejak dini hari untuk mendapatkan harian tersebut. Di lingkungan kelas pekerja Mong Kok, puluhan orang sudah mengantre sejak pukul 2 pagi waktu setempat. Beberapa penjual mengatakan Apple Daily terjual habis pada jam sibuk pagi hari.
"Apa yang dilakukan polisi kemarin mengganggu kebebasan pers secara brutal," kata Kim Yau, 45 tahun, saat membeli harian Apple Daily.
"Semua warga Hong Kong harus mendukung Hong Kong hari ini dengan hati nurani. Mendukung Apple Daily," lanjutnya.
Lai yang dikenal sebagai raja media di kota itu ditahan lantaran dicurigai berkolusi dengan pihak asing. Sekitar 200 polisi menggeledah kantor surat kabar tersebut dan mengumpulkan 25 kotak bukti pada Senin.
Saham perusahaan media Lai, Next Digital, yang menerbitkan Apple Daily pun melonjak pada Senin karena forum pro-demokrasi online meminta investor untuk membeli saham. Hal itu untuk menunjukkan dukungan kepada Lai dan pers Hong Kong.
Baca juga: Tiongkok Beri Sanksi untuk Anggota Parlemen AS Terkait Hong Kong
Lai menjadi satu dari beberapa aktivis demokrasi paling terkemuka di kota yang diperintah oleh Tiongkok. Dia merupakan kritikus yang gigih menentang pemerintahan Partai Komunis di Beijing.
Penangkapannya dilakukan di tengah tindakan keras terhadap oposisi pro-demokrasi di Hong Kong yang telah menuai kecaman internasional. Banyak pihak khawatir atas kebebasan yang dijanjikan oleh Beijing ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke Tiongkok tahun 1997.
Undang-undang keamanan baru yang diberlakukan pada 30 Juni berhak menghukum siapa pun yang dianggap Beijing melakukan upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing. Bahkan ancaman hukuman yang dikenakan bisa seumur hidup di penjara.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin menyebut Lai sebagai seorang patriot. Penangkapan itu menunjukkan bahwa Beijing telah menghapus kebebasan Hong Kong dan mengikis hak-hak rakyatnya. (CNA/OL-14)
Selain pelatihan intensif, peserta juga mendapat kursus Bahasa Mandarin gratis sebagai persiapan keberangkatan.
Pengamat Nilai Indonesia akan Mengutamakan Market BRICS Dibanding AS
IRAN menerima sistem rudal permukaan-ke-udara dari Tiongkok sebagai bagian dari upaya cepat membangun kembali pertahanan udaranya yang rusak akibat serangan Israel selama konflik 12 hari.
Presiden Emmanuel Macron menyerukan agar negara-negara Eropa mengurangi ketergantungan ganda terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok.
Sistem rudal HQ-9B Tiongkok mampu menempuh jarak hingga mencapai 260 kilometer dan ketinggian maksimum 27 kilometer.
ByteDance, perusahaan induk Tiktok asal Tiongkok yang memiliki aplikasi video pendek populer tersebut, dilaporkan tengah mengembangkan aplikasi alternatif khusus untuk pasar AS.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved