Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Tabloid Apple Daily Hong Kong menanggapi penangkapan pemiliknya Jimmy Lai dengan menyerukan perlawanan pada judul halaman depan Selasa (11/8). Tabloid pro-demokrasi itu menulis 'Apple Daily Harus Terus Berjuang' dengan gambar Lai diborgol, setelah ditangkap atas dugaan pelanggaran undang-undang keamanan baru.
Dikutip CNA, lebih dari 500.000 eksemplar dicetak untuk edisi kali ini. Jumlah tersebut naik secara signifikan dari biasanya, yakni 100.000 eksemplar.
Pembaca mengantre sejak dini hari untuk mendapatkan harian tersebut. Di lingkungan kelas pekerja Mong Kok, puluhan orang sudah mengantre sejak pukul 2 pagi waktu setempat. Beberapa penjual mengatakan Apple Daily terjual habis pada jam sibuk pagi hari.
"Apa yang dilakukan polisi kemarin mengganggu kebebasan pers secara brutal," kata Kim Yau, 45 tahun, saat membeli harian Apple Daily.
"Semua warga Hong Kong harus mendukung Hong Kong hari ini dengan hati nurani. Mendukung Apple Daily," lanjutnya.
Lai yang dikenal sebagai raja media di kota itu ditahan lantaran dicurigai berkolusi dengan pihak asing. Sekitar 200 polisi menggeledah kantor surat kabar tersebut dan mengumpulkan 25 kotak bukti pada Senin.
Saham perusahaan media Lai, Next Digital, yang menerbitkan Apple Daily pun melonjak pada Senin karena forum pro-demokrasi online meminta investor untuk membeli saham. Hal itu untuk menunjukkan dukungan kepada Lai dan pers Hong Kong.
Baca juga: Tiongkok Beri Sanksi untuk Anggota Parlemen AS Terkait Hong Kong
Lai menjadi satu dari beberapa aktivis demokrasi paling terkemuka di kota yang diperintah oleh Tiongkok. Dia merupakan kritikus yang gigih menentang pemerintahan Partai Komunis di Beijing.
Penangkapannya dilakukan di tengah tindakan keras terhadap oposisi pro-demokrasi di Hong Kong yang telah menuai kecaman internasional. Banyak pihak khawatir atas kebebasan yang dijanjikan oleh Beijing ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke Tiongkok tahun 1997.
Undang-undang keamanan baru yang diberlakukan pada 30 Juni berhak menghukum siapa pun yang dianggap Beijing melakukan upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing. Bahkan ancaman hukuman yang dikenakan bisa seumur hidup di penjara.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin menyebut Lai sebagai seorang patriot. Penangkapan itu menunjukkan bahwa Beijing telah menghapus kebebasan Hong Kong dan mengikis hak-hak rakyatnya. (CNA/OL-14)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin (11/8) yang memperpanjang penghentian tarif lebih tinggi terhadap Tiongkok hingga 10 November 2025.
AMERIKA Serikat (AS) dan Tiongkok sepakat menunda kenaikan tarif impor selama 90 hari, hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata perdagangan kedua negara berakhir pada Selasa (12/8).
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, memberikan apresiasi tinggi kepada PT Lami Packaging Indonesia (LamiPak Indonesia) yang berhasil meningkatkan kapasitas produksinya.
Nvidia dan AMD dikabarkan sepakat membayar pemerintah Amerika Serikat sebesar 15% dari penjualan semikonduktor mereka di Tiongkok.
PERAHU naga berhasil meraih tiga medali emas untuk Indonesia dalam ajang The World Games Chengdu 2025. Adapun yang terbaik yakni nomor 10-seater 500 meter, Minggu (10/8) waktu setempat
Chikungunya jarang berakibat fatal dan virus yang dibawa oleh nyamuk ini tidak menyebar melalui udara.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved