Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Raja media Hong Kong Jimmy Lai, satu dari beberapa kritikus paling vokal terhadap Beijing ditangkap Senin, (10/8), di bawah undang-undang keamanan nasional baru. Penangkapannya kian memperdalam tindakan keras terhadap para pendukung demokrasi.
"Mereka menangkap Lai di rumahnya sekitar pukul 07.00. Pengacara kami sedang dalam perjalanan ke kantor polisi," kata Mark Simon, seorang pembantu dekat Lai, kepada AFP.
"Anggota lain dari kelompok media Lai juga telah ditangkap," tambahnya.
Seorang sumber polisi yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan kepada AFP, Lai ditangkap karena berkolusi dengan pasukan asing yang merupakan salah satu pelanggaran keamanan nasional baru. Tuduhan lainnya adalah Lai melakukan penipuan.
Lai, 72, memiliki surat kabar Apple Daily dan Next Magazine, dua media yang sangat prodemokrasi dan kritis terhadap Beijing.
Di Twitter, Simon mengatakan petugas sedang melaksanakan perintah penggeledahan di rumah Lai dan rumah putranya.
Lai ialah satu-satunya taipan yang mengkritik Beijing. Lai berbicara kepada AFP pada pertengahan Juni, dua minggu sebelum undang-undang keamanan baru diberlakukan di kota itu.
Baca juga: Hampir 200 Dokter di India Meninggal karena Covid-19
"Jika itu terjadi, saya akan memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku yang belum saya baca. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menjadi positif," sambungnya.
Dia menggambarkan undang-undang keamanan baru sebagai lonceng kematian bagi Hong Kong.
"Itu akan menggantikan atau menghancurkan supremasi hukum kami dan menghancurkan status keuangan internasional kami," ujar Lai.
Lai juga mengaku bahwa dia takut pihak berwenang akan memburu para wartawan yang bekerja di medianya.
Undang-undang keamanan menargetkan tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing. UU tersebut diajukan untuk meredam protes prodemokrasi tahun lalu yang sering disertai kekerasan. (AFP/CNA/OL-14)
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved