Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Raja media Hong Kong Jimmy Lai, satu dari beberapa kritikus paling vokal terhadap Beijing ditangkap Senin, (10/8), di bawah undang-undang keamanan nasional baru. Penangkapannya kian memperdalam tindakan keras terhadap para pendukung demokrasi.
"Mereka menangkap Lai di rumahnya sekitar pukul 07.00. Pengacara kami sedang dalam perjalanan ke kantor polisi," kata Mark Simon, seorang pembantu dekat Lai, kepada AFP.
"Anggota lain dari kelompok media Lai juga telah ditangkap," tambahnya.
Seorang sumber polisi yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan kepada AFP, Lai ditangkap karena berkolusi dengan pasukan asing yang merupakan salah satu pelanggaran keamanan nasional baru. Tuduhan lainnya adalah Lai melakukan penipuan.
Lai, 72, memiliki surat kabar Apple Daily dan Next Magazine, dua media yang sangat prodemokrasi dan kritis terhadap Beijing.
Di Twitter, Simon mengatakan petugas sedang melaksanakan perintah penggeledahan di rumah Lai dan rumah putranya.
Lai ialah satu-satunya taipan yang mengkritik Beijing. Lai berbicara kepada AFP pada pertengahan Juni, dua minggu sebelum undang-undang keamanan baru diberlakukan di kota itu.
Baca juga: Hampir 200 Dokter di India Meninggal karena Covid-19
"Jika itu terjadi, saya akan memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku yang belum saya baca. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menjadi positif," sambungnya.
Dia menggambarkan undang-undang keamanan baru sebagai lonceng kematian bagi Hong Kong.
"Itu akan menggantikan atau menghancurkan supremasi hukum kami dan menghancurkan status keuangan internasional kami," ujar Lai.
Lai juga mengaku bahwa dia takut pihak berwenang akan memburu para wartawan yang bekerja di medianya.
Undang-undang keamanan menargetkan tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing. UU tersebut diajukan untuk meredam protes prodemokrasi tahun lalu yang sering disertai kekerasan. (AFP/CNA/OL-14)
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved