Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Inggris menilai pemberlakuan undang-undang (UU) keamanan baru di Hong Kong merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap deklarasi bersama Inggris dan Tiongkok. Sebagai wilayah bekas kolonialnya, Inggris merasa perlu membantu warga Hong Kong.
Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa jutaan warga Hong Kong memenuhi syarat untuk menerima paspor kewarganegaraan Inggris di luar negeri (British National Overseas/BNO). Oleh karena itu, pemerintah Inggris akan mengizinkan pemegang paspor BNO bersama keluarganya untuk pindah ke Inggris.
"Kami memperjelas, jika China melanjutkan jalur ini (UU keamanan), kami akan memperkenalkan jalur baru bagi mereka dengan status BNO untuk masuk ke Iggris," ujarnya seperti dilansir South China Morning Post, Kamis (2/7).
Rencananya, Inggris akan menerima warga bekas kolonialnya yang berstatus BNO. Mereka diizinkan tinggal dan bekerja di Inggris dan setelah itu mengajukan permohonan kewarganegaraan tetap.
Baca juga: Rekor, AS Laporkan 52 Ribu Kasus Covid-19 dalam Sehari
Dilaporkan bahwa sekitar 3 juta warga Hong Kong merupakan pemegang paspor BNO. Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan bahwa pemegang paspor BNO memiliki hak selama 5 tahun. Setelah itu, mereka dapat mengajukan permohonan status menetap dan secara efektif memberi mereka status permanen.
"Ini adalah rangkaian aturan khusus yang dirancang untuk keadaan seperti ini dan mengingat komitmen bersejarah bersama rakyat Hong Kong," jelas Raab.
Kebijakan tersebut akan berlaku beberapa bulan ke depan. Warga Hong Kong berstatus BNO dipastikan dan dijamin untuk bisa ke Inggris.
"Sementara kami akan memastikan warga negara BNO yang ingin ke Inggris bisa melakukannya dan tetap tunduk pada pemeriksaan imigrasi standar," tuturnya.
Adapun, kebijakan Inggris tersebut merupakan respon atas permberlakuan undang-undang keamanan nasional yang baru di Hong Kong. Hampir 400 warga Hong Kong ditangkap pihak keamanan Tiongkok lantaran dinilai melanggar regulasi tersebut. (SCMP/OL-14)
Pemerintah AS menginginkan Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Australia, Kanada, yordania, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Teluk untuk bergabung dalam koalisi tersebut.
Presiden AS Donald Trump memicu kontroversi dengan menyeret NATO ke konflik Selat Hormuz. Jerman dan Inggris ragu, sementara ancaman ranjau Iran kian nyata.
GoStudy International bersama British Council membuka peluang lebih luas bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya melalui kampanye GoStudy GREAT UK.
Obligasi pemerintah Inggris telah mengalami kenaikan yang cukup dramatis sejak krisis ini dimulai.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksiĀ empat kali lipat.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Angkatan Laut AS memensiunkan kapal penyapu ranjau di tengah ancaman Iran di Selat Hormuz. Simak perbandingan kekuatan maritim AS vs Tiongkok di sini.
Iran intensifkan GPS spoofing menggunakan teknologi Beidou Tiongkok. Simak dampaknya bagi penerbangan militer AS dan Israel.
Tiongkok merespons permintaan Donald Trump terkait pengamanan Selat Hormuz. Beijing desak penghentian operasi militer dan fokus pada stabilitas ekonomi global.
Pada 9 Maret 2026, Hotel Ciputra Jakarta secara resmi menerima sertifikasi Chinese Friendly Hotel dari Agen Perjalanan asal Tiongkok, Ctrip.
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan bahwa Tiongkok akan terus mendukung upaya perdamaian global serta menghormati kebebasan beragama di seluruh dunia.
Jalur kereta api Beijing-Pyongyang resmi dibuka kembali mulai Kamis ini. Ini aturan baru tiket dan siapa saja yang diperbolehkan melintas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved